TEMPO.CO, Jakarta - Partai pengusung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla merasa ditipu oleh Partai Demokrat dalam sidang paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Sebabnya, partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memilih hengkang dari sidang setelah kubu Jokowi-JK tunduk pada opsi yang mereka ajukan.

"Kami merasa ditinggalkan, kami dizalimi," kata Yasona Laoli, juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat dini hari, 26 September 2014. (Baca juga: Peta RUU Pilkada: Kubu Prabowo 233, Jokowi 237)

Sidang paripurna akhirnya memutuskan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keputusan itu diambil setelah kubu pendukung pilkada langsung dari poros koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla kalah telak dari kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, pendukung pilkada melalui DPRD, melalui sistem voting atau pemungutan suara terbanyak.

Koalisi Jokowi-JK yang terdiri atas PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, serta Partai Hati Nurani Rakyat hanya mampu mengumpulkan 125 suara. Jumlah itu termasuk pecahan 11 suara dari Partai GOlkar dan 4 suara dari Demokrat. Namun kubu Prabowo-Hatta yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Keadilan Sejahtera jauh lebih unggul dengan 226 suara.

Mulanya tiga opsi pemilihan kepala daerah menjadi topik utama sidang paripurna. Selain opsi yang diajukan kubu Jokowi-JK dan kubu Prabowo-Hatta. Demokrat mengusulkan opsi baru yakni pemilihan langsung dengan 10 kriteria perbaikan. (Baca: Bendera PKS Dibakar, Jumhur: Massa Marah)

Sidang paripurna yang dimulai pada pukul 14.00 WiB, Kamis, 25 September, itu alot lantaran ketiga kubu mempertahankan opsi masing-masing. Kubu Jokowi-JK tak bisa bersatu dengan Demokrat lantaran tak menyetujui kriteria uji publik yang diajukan oleh partai berlambang Mercy itu. Mereka merasa berat karena uji publik dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Uji publik jangan dibawa ke ranah yang membahayakan," ujar Yasona.

Namun kubu Jokowi-JK akhirnya tunduk pada opsi Demokrat dalam forum lobi. Menurut Syarifuddin Sudding, Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Demokrat sudah menunjukkan gelagat yang mencurigakan dalam forum tertutup itu. "Mereka sudah berencana menarik kembali opsi yang diajukan," ujarnya seusai lobi.

Nyatanya, Benny K. Harman, juru bicara Demokrat, kembali mengajukan opsi tersebut dalam sidang paripurna. Kubu Jokowi langsung menyetujui opsi mereka. Tetapi kenyataan berbeda, partai berlambang Mercy malah walk out atau meninggalkan paripurna. Mereka berdalih gagal meloloskan opsi yang dikehendakinya. "Setelah mengamati dinamika dalam rapat paripurna dengan tidak diakomodirnya opsi pilkada langsung dengan 10 koreksi total, maka kami bersikap netral," ujar Benny.

Yasona mengatakan kubunya semula terharu dengan sikap Demokrat yang mendukung pilkada langsung sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Sehingga kubu Jokowi-JK dengan hati yang tulus, kata dia, rela tunduk pada opsi yang mereka ajukan. Namun perubahan sikap yang Demokrat tunjukkan setelah diberi dukungan, kata dia, membuat kubunya kecewa.

Ia lantas menuding Demokrat menggunakan politik pecah belah dan rekayasa pencitraan. "Skenario cantik ini dibuat seolah-olah untuk mendukung kedaulatan rakyat, tetapi hatinya ternyata ada di sebelah sana (Prabowo-Hatta)," kata dia, "Kami menyesalkan Partai Demokrat yang meninggalkan kami memperjuangkan rakyat." (Baca: Kisruh RUU Pilkada, Bendera PKS Dibakar)

TRI SUHARMAN

Berita terpopuler lainnya:
Wartawati Tempo Dilecehkan Simpatisan FPI
FPI Minta Ahok Jaga Mulut
Soal Gantung Diri di Monas, Anas: Siapa Bilang?
Adnan Buyung: Jaksa Penuntut Anas Bodoh