Ilustrasi Mass Rapid Transport (MRT). Wikimedia.org
TEMPO.CO,Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mempersoalkan anggaran rapat dan perjalanan dinas kementerian dan lembaga pemerintah yang mencapai Rp 37 triliun lebih dalam rancangan anggaran negara tahun depan. Sekitar Rp 18 triliun di antaranya dianggarkan untuk rapat.
“Bayangkan jika separuh anggaran perjalanan dinas dipindahkan untuk membangun infrastruktur lain, seperti perbaikan jalan di Pantura, atau membenahi kampung nelayan,” kata Jokowi saat ditemui Tempo, Kamis, 18 September 2014. (Baca juga: Tim Jokowi Lakukan Simulasi Penghematan Anggaran)
Jokowi mengatakan sulit membayangkan besarnya dana rapat dan perjalanan dinas yang bahkan melebihi anggaran pembangunan mass rapid transit di Jakarta. Proyek transportasi massal yang mulai dibangun pada awal pemerintahan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta ini menelan biaya Rp 16 triliun dari pinjaman Japan International Cooperation Agency. Anggaran rapat juga melebihi nilai proyek rel jalur ganda Jakarta-Surabaya senilai Rp 10,78 triliun.
Jokowi bertekad merampingkan anggaran rapat dalam rancangan anggaran tahun depan hingga 40 persen. Jokowi telah meminta Tim Transisi pimpinan Rini Mariani Soemarno menyelesaikan formulasinya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan surat keputusan yang diteken pada 19 Mei 2014 tentang penghematan anggaran belanja. "Pemerintah mengaudit biaya perjalanan dinas dan mengeluarkan penghematan anggaran belanja,” ujar Menteri Azwar.
Dalam surat keputusan yang dikelarkan SBY itu disebutkan pemerintah memangkas belanja honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat/konsinyering, iklan, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak. (Baca selengkapnya: Majalah TEMPO)
AGUSTINA WIDIARSI | MUHAMMAD MUHYIDDIN | ANANDA TERESIA
