Tiga Rumah Sakit Telantarkan Bayi Penderita Tumor

Reporter

Editor

Yuliawati

Kamis, 18 September 2014 22:10 WIB

Nadjwa Azahra Lesmana, bayi 9 bulan dari Banyuwangi yang alami tumor mata. TEMPO/Ika Ningtyas

TEMPO.CO, Banyuwangi - Sudah tiga rumah sakit dikunjungi orang tua Nadjwa Azahra Lesmana, seorang bayi perempuan berusia 9 bulan penderita tumor mata. Namun Nadjwa tak mendapatkan penanganan medis, meski orang tuanya telah memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sejak Nadjwa berusia 7 hari, muncul benjolan di pelipis kanannya. Setiap kali menangis atau akan buang air besar, benjolan itu mendesak kornea mata. "Matanya menjadi membesar," kata ibunda Nadjwa, Lia Dahlia, Kamis, 18 September 2014.

Lia pertama kali membawa Nadjwa berobat ke RSUD Blambangan, Banyuwangi, ketika bayinya berumur 3 bulan. Karena RSUD tak bisa menangani, Nadjwa dirujuk ke RS Dr Soetomo, Surabaya.

Nadjwa menjalani rawat jalan selama tiga bulan di RS Dr Soetomo. Selama pengobatan Nadjwa, Lia dan suaminya, Arga Lesmana, menumpang tinggal di rumah kerabatnya di Gresik, Jawa Timur. Selama proses rawat jalan, tak ada kepastian tindakan operasi anaknya. Kedua orang tua Nadjwa pada Juli lalu menghentikan proses rawat jalan di Dr Soetomo. "Kami sudah kehabisan uang," kata Lia.

Mereka memutuskan pulang ke kempuang halaman di Banyuwangi pada awal Juli lalu. Nadjwa mereka periksakan ke rumah sakit swasta. Salah satu dokter mengatakan kartu JKN tak bisa menutup biaya operasi Nadjwa yang diperkirakan Rp 10 juta. Karena tak memiliki biaya, Nadjwa hingga kini belum dioperasi. Keluarga Nadjwa kemudian berkirim surat meminta bantuan kepada pemerintah Banyuwangi. Namun hingga saat ini tak pernah ada jawaban.

Kepala Seksi Pemasaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Edy Agus Riyanto mengatakan JKN bisa mencakup operasi tumor mata. Meski begitu, tindakan operasi tetap menjadi wewenang setiap dokter. "Tidak benar kalau pasien JKN ditarik biaya," kata dia.

Menurut Edy, lamanya penanganan di RS Dr Soetomo diperkirakan karena jumlah pasien di rumah sakit tersebut membludak pasca-program JKN berlaku. Apalagi RS Dr Soetomo, menjadi rujukan pasien dari kawasan Indonesia Timur. "Kami menyarankan untuk pindah ke rumah sakit lain yang pasiennya tak padat," kata dia.

IKA NINGTYAS

TERPOPULER
Nikah Beda Agama, Ini Kata Menteri Agama
Gunung Slamet Meletus Lagi
Jokowi Tak Akan Hapus Kementerian Agama
Hapus Kementerian Agama, Muhaimin: Itu Sesat

Berita terkait

Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..

7 Agustus 2022

Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..

Pemerintah hingga kini masih belum memutuskan kapan dimulainya pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS pada layanan BPJS Kesehatan maupun perubahan tarif iurannya. Perubahan layanan itu akan menghapuskan sistem kelas 1, 2, dan 3 bagi peserta yang rawat inap.

Baca Selengkapnya

DJSN Bicara Soal Pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

16 Februari 2022

DJSN Bicara Soal Pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Dewan Jaminan Sosial Nasional memastikan dana awal program Jaminan Kehilangan Pekerjaan mencukupi untuk beberapa tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

Usut Suap Bupati Jombang, KPK Temukan Potensi Penyimpangan SJSN

6 Februari 2018

Usut Suap Bupati Jombang, KPK Temukan Potensi Penyimpangan SJSN

Kajian KPK menunjukkan kelemahan dan potensi penyimpangan dalam dana kapitasi SJSN terbagi menjadi empat aspek.

Baca Selengkapnya

BPJS Ketenagakerjaan Keluhkan Banyak Perusahaan Belum Daftar  

20 April 2017

BPJS Ketenagakerjaan Keluhkan Banyak Perusahaan Belum Daftar  

BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perusahaan yang patuh dalam mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 85 persen.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Pemerintah Tekan Defisit di Program Jaminan Kesehatan

30 Maret 2017

Begini Cara Pemerintah Tekan Defisit di Program Jaminan Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan ada opsi
yang digodok pemerintah untuk menekan defisit program jaminan
kesehatan nasional.

Baca Selengkapnya

Kepala BPJS: Abdi Dalem Keraton Berhak pada Jaminan Sosial

24 April 2016

Kepala BPJS: Abdi Dalem Keraton Berhak pada Jaminan Sosial

Abdi dalem, menurut dia masuk kategori pekerja informal, meskipun menerima gaji dari APBD dan honor dari dana keistimewaan.

Baca Selengkapnya

Abdi Dalem Keraton Yogya Dapat Gaji dan Honor dari Negara  

24 April 2016

Abdi Dalem Keraton Yogya Dapat Gaji dan Honor dari Negara  

Beberapa jadi abdi dalem, di antaranya Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Baca Selengkapnya

Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Abdi Raja atau Pegawai?

24 April 2016

Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Abdi Raja atau Pegawai?

Barulah sejak UU Nomer 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan pada 2012, Suyatman dan abdi dalem lainnya berlega hati.

Baca Selengkapnya

86.558 Warga Makassar Terima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan  

27 Januari 2016

86.558 Warga Makassar Terima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan  

Pemerintah menyediakan dana Rp 48 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin.

Baca Selengkapnya

Asosiasi Pengusaha: Jaminan Sosial Membebani Pekerja

14 Desember 2015

Asosiasi Pengusaha: Jaminan Sosial Membebani Pekerja

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meyakini kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial membebani pekerja kelas kecil dan menengah

Baca Selengkapnya