Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini. ANTARA FOTO/Reno Esnir
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muamir Muin Syam mengaku menjadi perantara terdakwa kasus dugaan suap kepada Bupati Biak Yesaya Sombuk dan pengusaha Teddi Renyut untuk berhubungan dengan orang dalam di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
Muamir mengatakan telah mengenalkan Teddi, yang merupakan Direktur PT Papua Indah Perkasa, dengan Aditya Akbar Siregar atau Adit, mantan asisten tenaga ahli di kementerian yang dipimpin Menteri Helmy Faisal Zaini. Helmy sendiri merupakan politikus dari PKB. (Baca: Kasus Suap Kementerian PDT, Staf Sempat Ancam)
"Dia (Teddy) menyampaikan urusan yang ada di PDT karena Pak Teddy pernah merasa punya urusan tidak jalan. Saya bilang, saya tidak bisa urus begitu, lalu kita kenalkan dengan Mas Aditya Akbar," ujar Muamir ketika bersaksi untuk Teddi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 15 September 2014.
Setelah diperkenalkan dengan Adit, kata Muamir, Teddi tertarik menggarap proyek lampu jalan.
Muamir, yang mengaku tidak punya pekerjaan selain menjadi Ketua DPP PKB, mengatakan tidak tahu-menahu soal proses pengurusan anggaran dalam APBNP 2014. Soalnya, Adit-lah yang mencari cara agar anggaran proyek itu bisa tercantum di dalam APBNP 2014. (Baca: Duit Suap Bupati Biak Numfor Dipecah dalam Dua Amplop)
Teddi Renyut sudah mengucurkan uang miliaran rupiah untuk bisa mendapatkan proyek di Kementerian PDT. Di antaranya, dia menyetor ke Menteri Daerah Tertinggal Helmy Faisal Zaini dan tiga anggota keluarganya untuk perjalanan Jakarta-Dubai-Madinah Rp 290 juta.
Staf khusus Helmy, Sabilillah Ardi, yang meminta langsung tiket tersebut. Lalu ada Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muamir Muin Syam yang menerima Rp 250 juta. Ada pula Budiyo, anak buah Sabilillah Ardi, yang menerima Rp 3,2 miliar; juga Sabilillah Ardi dan Har, anak buah Ardi Rp 3,2 miliar; dan Adit Rp 6 miliar.
Meski sudah mengucurkan puluhan miliar, Teddi tidak mendapat proyek apa pun dan malah terbelit kasus hukum. Anggaran di Kementerian Daerah Tertinggal termasuk proyek pembangunan tanggul laut tidak diketok dalam APBNP 2014 yang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat.
