TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan kabinet Joko Widodo lebih bernuansa reformis, meski jumlah kementerian sama dengan bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Membahas kementerian Jokowi tak semata-mata berbicara soal jumlah, namun semangat dan visi-misi yang hendak diwujudkan melalui wajah kabinet itu," kata Ari saat dihubungi Tempo, Senin, 15 September 2014.

Menurut Ari, Jokowi lebih tegas dalam menentukan prioritas program yang akan dikerjakan. Hal itu tercermin dari sikap presiden dari poros PDI Perjuangan itu untuk mengerjakan setidaknya enam hal utama, yakni sektor maritim, kualitas sumber daya manusia, energi, pangan, dan isu buruh migran.

"Saya memprediksi sektor-sektor itu yang akan diprioritaskan oleh Jokowi dan menjadi gambaran wajah pemerintahan lima tahun ke depan," kata Ari menjelaskan. (Baca: Menteri, Jokowi Pilih 18 Profesional dan16 dari Partai)

Sektor maritim, Ari menjelaskan, terlihat dari komitmen Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui program tol laut.

Adapun, prioritas di sektor energi dan pangan dikerjakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi. "Program yang dikerjakan Kementerian Energi dan Pertanian kelak sangat menentukan ketergantungan Indonesia pada impor produk migas dan pangan," kata Ari.

Sementara itu, pembangunan sektor sumber daya manusia, kata Ari, dapat tercermin dari upaya Jokowi memajukan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. (Baca: Andi: Kabinet Jokowi Tak Tambah Anggaran)

"Jangan dilupakan juga perlindungan pada buruh migran di luar negeri yang harus diberi jaminan keselamatan," kata Ari. Maka, Ari memprediksi ada kementerian pertanian, energi, pendidikan, kesehatan, maritim, dan tenaga kerja yang menentukan wajah dan semangat ideologis dari kabinet Jokowi.

Ari juga mengatakan Jokowi harus berusaha untuk menyelesaikan ego sektoral di masing-masing kementerian. Menurut dia, masalah ini menjadi kunci agar kabinet bisa bekerja secara sinergis.

"Jangan lupakan juga perampingan di internal kementerian, karena banyak jabatan yang tumpang tindih fungsi dan tanggung jawabnya," kata Ari.

Jokowi, hari ini, mengumumkan kementerian yang akan mengisi kabinetnya tetap berjumlah 34. Dari jumlah itu, 18 kementerian akan diisi oleh kalangan profesional dan 16 dari perwakilan partai politik. Selain itu, presiden terpilih tersebut juga hendak menghapus pos wakil menteri dan hanya menyisakan posisi wakil menteri Luar Negeri.

RAYMUNDUS RIKANG

Terpopuler
Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya
SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada
Suryadharma: Ketua PPP Mendatang Harus ke Prabowo
Pilkada Langsung Boros? Ini Bantahannya
Menelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah