Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama Ketua fraksi PDI-P Puan Maharani (kanan), ketua fraksi PKB Marwan Jafar dan ketua Kepala staf Tim Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno Soewandi (kiri), sebelum melakukan rapat tertutup, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, mengatakan jumlah kementerian yang ditetapkan oleh presiden terpilih, Joko Widodo, tidak akan menambah jumlah anggaran belanja kementerian atau lembaga. (Baca: Rini: JK Ingatkan Tim Transisi Tenggat 3 Hari)
"Arsitektur kabinet dirancang dengan tidak menambah anggaran belanja karena fokusnya pada fungsi," kata Andi di Rumah Transisi, di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta, Senin, 15 September 2014.
Menurut dia, walaupun format kementerian berubah, namun jumlah pegawai serta anggaran kementerian tidak akan bertambah boros.
Andi menambahkan, tujuan dari perubahan arsitektur kementerian ini agar fungsi dan anggaran kementerian tidak saling tumpang tindih.
Berdasarkan kajian Tim transisi, kata Andi, ada 61 fungsi kementerian yang saling tumpang tindih (baca juga: Bentuk Kabinet, Jokowi Disarankan Abaikan Partai). "Anggaran Kementerian Koperasi dan UMKM justru banyak dibelanjakan oleh Kementerian Perindustrian. Bisnis proses seperti itu (saling tumpang tindih) yang harus dirapikan," ujarnya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
9 menit lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
