TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo atau Jokowi, menyatakan dirinya telah menetapkan komposisi kementerian di kabinetnya. "Hari ini, kami baru punya jumlah kementeriannya. Selebihnya dibicarakan nanti sore, ya," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin, 15 September 2014.
Jumlah kementerian itu, menurut Jokowi, dibahas dalam agenda makan siang yang digelar di Mega Mendung, Ahad, 14 September 201. Kepada awak media, Jokowi enggan menjelaskan isi pembicaraannya tersebut secara lebih detail. (Baca: JK Minta Tim Transisi Pertajam Struktur Kabinet)
Apakah struktur kabinet Jokowi tetap berjumlah 34 kementerian/lembaga seperti sekarang atau tidak, Jokowi tutup mulut dan hanya menjawab, "Nanti sore."
Sebelumnya, Jokowi mengatakan mekanisme pemilihan kabinet Jokowi-Jusuf Kalla akan terdiri dari beberapa tahapan. Salah satunya dengan membentuk tim untuk menyeleksi kriteria personel yang akan dipilih masuk ke dalam kabinet. Meski demikian, finalisasi tetap berada di tangannya. (Baca: Rini: JK Ingatkan Tim Transisi Tenggat 3 Hari)
Mengenai komposisi kabinet, Jokowi menyatakan akan didominasi kalangan profesional. Tapi, ia menegaskan bahwa tokoh-tokoh partai yang akan dipilih juga profesional. (Baca juga: Bentuk Kabinet, Jokowi Disarankan Abaikan Partai)
Ketua Tim Transisi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Jokowi dan Jusuf Kalla, Rini Soemarno, mengatakan finalisasi struktur kabinet untuk pemerintahan mendatang sudah hampir rampung. Rini menjelaskan, pada dasarnya rancangan struktur kabinet itu sudah lebih mengerucut. Arah dan sasaran dalam penyusunan struktur itu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi di setiap kementerian.
PERSIANA GALIH
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Ahok dan Gerindra | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014
Berita terpopuler lainnya:
Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya
SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada
Pilkada Langsung Boros? Ini Bantahannya
Koalisi Merah Putih Jalani Strategi Bumi Hangus
Menelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah
Berita terkait
PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP
6 menit lalu
Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.
Baca SelengkapnyaKata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan
56 menit lalu
Menurut Ujang Komarudin, pembentukan Presidential Club oleh Prabowo Subianto harus dilihat berdasarkan kebutuhan.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN
2 jam lalu
Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Beri Semangat Timnas Indonesia U-23 untuk Kejar Tiket Olimpiade Paris 2024 Usai Dikalahkan Irak
3 jam lalu
Setelah kalah melawan Irak, timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff untuk mengejar tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Pencapaian Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024 Layak Diapresiasi
4 jam lalu
Presiden Jokowi menilai pencapaian Timnas U-23 Indonesia yang mencapai semifinal di Piala Asia U-23 2024 layak diapresiasi.
Baca SelengkapnyaBahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol
4 jam lalu
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan akan mempercepat investasi untuk percepatan swasembada gula dan bioetanol.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang
7 jam lalu
Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung
9 jam lalu
Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.
Baca SelengkapnyaDiperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia
19 jam lalu
Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%
Baca SelengkapnyaGibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan
19 jam lalu
Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.
Baca Selengkapnya