Ketua Harian DPP Partai Demokrat yang juga Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO,Makassar - Ketua Harian DPP Partai Demokrat Sjariefuddin Hasan mengatakan partainya lebih sreg memilih opsi pemilihan kepala daerah secara langsung dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada.
"Saya pikir tingkat tertentu bagus pemilihan langsung ketimbang melalui parlemen. Misalnya pemilihan gubernur. Sedangkan pemilihan wali kota dan bupati melalui parlemen," ujar Sjarief kepada wartawan setelah menghadiri kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMKOP di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 10 September 2014. (Baca juga: LSI: Pilkada Tak Langsung Ditolak Publik)
Menurut Sjarief, pemilihan kepala daerah langsung yang telah digelar dalam 10 tahun terakhir ternyata berdampak kurang baik bagi Indonesia. Pemilihan kepala daerah langsung telah memicu terjadinya gejala sosial dan menghabiskan biaya yang cukup tinggi. Dia mengatakan pemilihan kepala daerah langsung juga menjadi sumber korupsi.
Dia menambahkan, biaya yang cukup besar terbuang dalam pemilihan kepala daerah langsung di tingkat kabupaten dan kota. Karena itu, Demokrat akan mengajukan opsi pilkada melalui DPRD digelar di tingkat kabupaten dan kota saja.
"Di Indonesia, ada sekitar 550 bupati dan wali kota. Bayangkan, berapa uang negara yang habis di pilkada ini," kata Sjarief.
Sedangkan ihwal pemilihan gubernur, Sjarief setuju pemilihan langsung karena jumlah provinsi di Indonesia relatif sedikit. "Sekarang kan kita hanya 34 provinsi. Kalau pilgub langsung, tentu tidak akan rumit," ujarnya. (Baca juga: DPR Dinamis Soal RUU Pilkada, Pemerintah Coba Lobi)
Syarief Hasan : Rakyat Berhak Menentukan Siapa Pemimpinnya, Melalui Mekanisme Pemilu
31 Agustus 2023
Syarief Hasan : Rakyat Berhak Menentukan Siapa Pemimpinnya, Melalui Mekanisme Pemilu
Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA., yang akrab disapa Syarief Hasan mengingatkan masyarakat supaya berparan aktif dalam pemilu 2024.
