TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Politik Daniel Sparingga mengatakan dia telah melaporkan seluruh hasil pemeriksaan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dia mengklaim tidak ada intervensi pemerintah terhadap kasus korupsi pemerasan dengan tersangka Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. (Baca: KPK Periksa Ajudan Jero Wacik)
"Sebagai staf khusus, semua yang saya lakukan di dalam pengetahuan orang yang saya layani," kata Daniel di kantornya, Rabu, 10 September 2014.
Daniel mengatakan pendirian pemerintah dan dirinya tetap sama. Setiap orang harus menghormati dan berkedudukan sama di hadapan hukum. "Tidak terkecuali saya yang hanya staf pembantu presiden," kata dia.
Daniel membantah adanya dugaan aliran dana dari Jero berdasarkan analisa Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan. Dia mengklaim telah sangat terbuka dan mengungkap seluruh yang diketahuinya dalam kasus yang menjerat Jero. (Baca: Pengganti Jero Wacik Ditentukan Pekan Ini)
Selain aliran dana, dia juga mengklaim tidak pernah menjadi konsultan politik Jero. Satu-satunya jabatan dan tugas yang dipegang saat ini adalah sebagai staf khusus presiden.
Daniel mengatakan dia sama sekali tidak merasa khawatir dengan proses hukum di KPK. Pada saat pemeriksaan, katanya, dia hadir dengan lapang dada dan tidak niat untuk menutupi informasi.
"Semua sudah saya sampaikan ke penyidik. Tak bisa saya sampaikan ke masyarakat, semata untuk menghormati proses di KPK," kata pengajar ilmu politik di Universitas Airlangga ini.
KPK memeriksa Daniel sebagai saksi seusai Jero menjadi tersangka kasus pemerasan dan penyalahgunaan jabatan pada 2011-2013. Jero diduga telah menggunakan uang negara di luar haknya hingga sebesar Rp 9,9 miliar.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita Terpopuler
Jokowi Tolak Mercy, Sudi: Mau Mobil Bekas?
RUU Pilkada, Jokowi Siap Terima Ahok Jadi Sekutu
Gerindra: Ahok Tak Tahu Terima Kasih
Berita terkait
Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
47 menit lalu
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
2 jam lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
8 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
13 jam lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
22 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
22 jam lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaEkuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden
1 hari lalu
Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
1 hari lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca Selengkapnya