TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur meresmikan layanan terpadu satu pintu yang bernama Unit Pelayanan Publik (UPP). "Jenis pelayanan UPP ini beragam," kata Gatot di kantor BNP2TKI, Jakarta Selatan, Senin, 8 September 2014. (Baca: Pemerasan TKI Bentuk Perbudakan Modern)
UPP yang diresmikan mempunyai beberapa jenis pelayanan, yaitu layanan penempatan seperti Surat Izin Pengerahan (SIP), layanan informasi kerja penempatan skema pemerintah ke Jepang dan Korea, layanan pengaduan gratifikasi, layanan pengaduan crisis center, dan lainnya. "Dengan peluncuran layanan terpadu ini, BNP2TKI siap melayani program penempatan, perlindungan, dan hal terkait layanan publik lainnya," kata Gatot.
Selain meresmikan UPP, BNP2TKI juga melakukan teleconference dengan Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) yang tersebar di enam wilayah. "Untuk tahun ini baru enam yang akan dimaksimalkan," ujar Gatot.
Keenam BP3TKI tersebut adalah BP3TKI Jakarta, BP3TKI Bandung, BP3TKI Yogyakarta, BP3TKI Semarang, BP3TKI Mataram, dan BP3TKI Tanjung Pinang. "Sampai saat ini semua telah berjalan," kata dia. "Walau BP3TKI Tanjung Pinang masih harus dilengkapi sarana prasarananya," ujarnya. (Baca: Polisi Petakan Jaringan Pemeras TKI di Bandara)
Sebenarnya, pembentukan BP3TKI telah dicanangkan sejak Januari 2014, tapi baru dapat direalisasikan pada pertengahan tahun ini. "Enggak apa-apa, yang penting sudah ada permulaan," kata Gatot.
BP3TKI yang berada di enam wilayah tersebut menjadi perwakilan BNP2TKI untuk memberikan pelayanan kepada para calon tenaga kerja Indonesia (TKI). "Pelayanan sesuai aturan yang berlaku," katanya. "Apalagi di daerah tersebut jumlah TKI cukup tinggi," ujar Gatot.
Untuk target selanjutnya, Gatot mengatakan BP3TKI akan ditambah menjadi 24 BP3TKI yang tersebar di wilayah Indonesia. "Target pada 2015," kata dia. Dengan tersedianya 24 BP3TKI, maka pelayanan kepada TKI akan semakin baik dan bisa lebih cepat.
ODELIA SINAGA
Baca juga:
Megawati: Saya Bisa Ngamuk Lho!
Jokowi Diminta Bernyali Ungkap Dalang Kasus Munir
PDIP-Jokowi Tak Berkutik di Depan Koalisi Prabowo
Tim Transisi Akui Ada Anggota Gadungan
Pengacara Jokowi Kritik Tim Transisi
