TEMPO.CO, Surakarta - Kuasa hukum presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ahmad Rifai, mengkritik efektivitas Tim Transisi bentukan presiden terpilih, Joko Widodo.
Menurut dia, jumlah anggota tim ini terlalu sedikit sehingga tidak akan efektif dalam membantu proses peralihan kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya. (Baca: Jokowi: Saya Jangan Diisolasi dari Rakyat)
"Kalau hanya 3 orang yang kesana-kemari, tidak akan efektif. Akan sama saja," kata dia saat diskusi kabinet Jokowi-JK yang diselenggarakan Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional di Surakarta, Ahad, 7 September 2014.
Rifai juga menilai tiga orang anggota Tim Transisi itu tidak mempunyai keahlian tertentu dan tidak menguasai semua persoalan. Sehingga ketika berinteraksi dengan banyak kementerian, ini akan cenderung sia-sia.
"Yang ada malah terus dikecam seperti saat ini," kata dia. (Baca: Jokowi Diminta Bernyali Ungkap Dalang Kasus Munir)
Apalagi jika tidak ada jaminan tiga orang Tim Transisi tersebut menjadi menteri di kabinet mendatang. Maka sama saja tim harus menjelaskan konsep dan materi yang diperoleh dari diskusi dengan kementerian kepada menteri yang duduk di kabinet.
"Nanti tetap harus menjelaskan ke orang yang jadi menteri. Efektivitas Tim Transisi jadi dipertanyakan," kata dia.
Lebih baik, dia melanjutkan, ada kabinet bayangan yang mendukung kerja Tim Transisi. Sehingga nantinya menteri di kabinet bayangan yang langsung berinteraksi dengan menteri di kabinet sekarang.
"Jadinya lebih nyambung," kata dia.
UKKY PRIMARTANTYO
Terpopuler
PDIP: Ada Mafia Migas Besar dan Recehan
Pria Ini Rela Membayar Rp 900 Juta untuk Ciuman
IP Address Penghina Ridwan Kamil di Jakarta
Ahok Pede Kasus Bank DKI Tak Ganggu Kinerja
'Polisi Syariat' Berpatroli di Jerman
Berita terkait
Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu
2 jam lalu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.
Baca SelengkapnyaAkhir Politik Jokowi di PDIP
8 jam lalu
Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
13 jam lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaKaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024
15 jam lalu
Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.
Baca Selengkapnya1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata
15 jam lalu
Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya
1 hari lalu
Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Baca SelengkapnyaTerkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram
1 hari lalu
Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam
1 hari lalu
Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana
1 hari lalu
"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan
1 hari lalu
Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.
Baca Selengkapnya