Calon Presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (kedua kiri) menyalami Ketua DPP PKB Marwan Jafar (kedua kanan) disaksikan Wakil Sekjen PDI Perjuangan Achmad Basarah (kiri) dan Ketua DPP Partai NasDem Akbar Faisal (kanan) usai memberikan keterangan pers di Hotel Aryadutta, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/5). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan sejumlah perubahan dan penggabungan di kabinet yang akan dipimpin presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Baca: Seperti Apa Sebaiknya Calon Menteri Lingkungan)
Menurut Ketua DPP PKB Marwan Jafar, ada tiga rekomendasi untuk arsitektur pemerintah yang baru. "Pertama, penggabungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Kementerian Keuangan," kata Marwan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 September 2014. (Baca: Alasan JK Mengubah Kementerian Pendidikan)
Ketua Fraksi PKB DPR itu menuturkan selama ini kinerja Bappenas dan Kementerian Keuangan tidak berjalan beriringan. Dua lembaga yang menangani perencanaan pembangunan dan keuangan ini bekerja sendiri-sendiri, sehingga tidak efektif dan efisien. "Penggabungan ini penting agar pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran dapat sinkron," tuturnya.
Selain itu, kata Marwan, PKB juga mengusulkan adanya kementerian baru, yaitu Kementerian Percepatan Pembangunan Papua. Usulan ini muncul dari hasil kajian terhadap kawasan di Indonesia bagian timur itu yang tidak juga menunjukkan kemajuan pembangunan, meskipun triliunan dana sudah digelontorkan ke sana. "Dana otonomi khusus (otsus) itu sekitar Rp 8 triliun, lebih besar dari kementerian-kementerian lain. Kalau dana ini dikelola baik, masyarakat Papua lebih sejahtera."
Rekomendasi yang ketiga, PKB mengusulkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea-Cukai dikeluarkan dari Kementerian Keuangan dan membentuk badan khusus berupa badan penerimaan keuangan negara. "Badan ini berada langsung di bawah presiden," tuturnya. (Baca juga: Lima Agenda Besar Tim Transisi Bertemu Boediono)
Tiga usulan ini merupakan beberapa poin tambahan dari hasil evaluasi dan kajian pada Muktamar PKB akhir Agustus lalu, yang hasilnya tertuang dalam "Green Book" yang telah diberikan kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla.
