Polisi 'Narkoba' Segera Dipindah ke Kuala Lumpur  

Reporter

Rabu, 3 September 2014 19:23 WIB

Ilustrasi narkoba. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Dua polisi yang diduga terlibat dalam penyelundupan sabu-sabu di Malaysia, AKBP Idha Endri Prasetyono dan Bripka M.P. Harahap, akan dipindahkan dari Kuching, negara bagian Serawak ke markas besar PDRM di Bukit Aman, Kuala Lumpur.

"Saya baru saja mendapat informasi bahwa penahanan dua oknum anggota akan dipindahkan dari Kuching ke Bukit Aman," kata Atase Polri Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur Komisaris Besar Aby Nursetyanto, Rabu, 3 September 2014.

Soal kemungkinan ditemukannya bukti keterlibatan AKBP Idha dan Bripka M.P. Harahap oleh penyidik PDRM sehingga harus dipindah ke markas PDRM di Bukit Aman, Aby menepisnya secara diplomatis. "Alasan pemindahan oleh PDRM lebih kepada efisiensi, karena mereka ditahan di Kuching sedangkan penyidik harus didatangkan dari Kuala Lumpur." (Baca: Pengacara Dampingi 2 Polisi Ditangkap di Malaysia)

Aby menambahkan masih menunggu hasil penyidikan yang dilakukan PDRM. "Kami menghormati proses hukum yang sedang dijalankan PDRM. Bahkan saat Kapolda Kalbar mendatangi keduanya di Kuching, bukan untuk mengintervensi proses hukum, namun untuk memastikan keduanya adalah anggota Polri atau bukan," katanya. (Baca: Kapolri: AKBP Idha Belum Tentu Sindikat Narkoba)

AKBP Idha Endri Prasetyono dan Bripka M.P. Harahap, dua oknum anggota Polri ditangkap unit narkotika PDRM pada Ahad, 31 Agustus 2014, karena diduga terlibat sindikat narkoba. Keduanya ditahan untuk penyidikan selama satu pekan dan bisa diperpanjang jika diperlukan.

MASRUR

Berita Lain
Pembelaan Jenderal Sutarman untuk Polisi 'Narkoba'
Ini Alasan Pemindahan Makam Nabi Muhammad
Misteri Batu Berjalan di Lembah Kematian Terkuak
Pendiri Golkar Cap Agung Laksono Pengkhianat
ISIS Kembali Eksekusi Jurnalis Amerika Serikat

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

4 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

4 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya