Gubernur Banten non aktif Atut Chosiyah menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 1 September 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan lembaganya berencana menjerat Gubernur Banten nonaktif Atut Chosiyah dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Menurut Bambang, Atut bisa tiga kali disidang jika perkara pencucian uang dikenakan secara terpisah.
"Atut bisa sidang tiga kali. Pertama, perkara suap pengurusan sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi. Lalu, perkara korupsi alat kesehatan. Dan, jika dilakukan terpisah, perkara pencucian uang," ujar Bambang di kantornya, Senin, 1 September 2014. (Baca: Vonis Atut Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa)
Menurut Bambang, gaya KPK dalam menyidik adalah mendahulukan tindak pidana korupsi. Khusus pencucian uang, akan ada paparan terpisah dari jaksa penuntut umum kepada pimpinan dalam ekspose. "Akan dilakukan begitu JPU siap pasca-putusan ini," tuturnya. Ekspose alias gelar perkara adalah forum untuk menguji alat bukti.
Bambang tak khawatir Atut melarikan aset-asetnya. "Seandainya dialihkan dan ketahuan oleh kami, tetap bisa dipersoalkan, bahkan hingga surat tuntutan dibacakan jaksa di persidangan," katanya.
Pengacara Atut, Tubagus Sukatma, menuturkan hingga kini tak ada fakta kliennya melakukan pencucian uang. "Apalagi hingga sekarang KPK belum menempatkan klien sebagai tersangka pencucian uang," ujarnya melalui pesan pendek, Senin, 1 September 2014.
Wakil Ketua KPK yang lain, Busyro Muqoddas, mengatakan lembaganya akan mengajukan banding terkait dengan vonis Gubernur Atut. Politikus Partai Golongan Karya itu hanya divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atau lebih kecil ketimbang tuntutan 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum KPK.
