Sarwiti mengendong anak perempuannya Akah (18) penderita Gizi Buruk di kampung Gunung Kembang, Desa Pasir Madang, Bogor, Jawa Barat, 30 Agustus 2014. Akah mengalami gizi buruk semenjak usia tiga bulan. TEMPO/Lazyra Amadea H
TEMPO.CO, Bandung - Sebanyak tiga kecamatan di Kabupaten Cirebon dipetakan sebagai daerah rawan gizi buruk bagi balita. Pemberian makanan tambahan pun dilakukan. "Dari 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon, ada tiga kecamatan dikategorikan rawan gizi buruk," kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Abdullah Subandi, Senin, 1 September 2014.
Tiga kecamatan itu adalah Suranenggala, dengan jumlah penderita kurang gizi mencapai 518 orang atau sekitar 16,2 persen dari 3.201 balita timbang; Tengah Tani, dengan 530 balita penderita kurang gizi atau sekitar 16 persen dari jumlah 3.322 balita; dan Klangenan, dengan 649 atau 15,2 persen balita yang menderita kurang gizi dari total 4.263 balita timbang. "Suatu daerah dikatakan rawan gizi buruk jika angka penderitanya mencapai 15 persen dari jumlah balita yang ada," kata Abdullah.
Adapun kecamatan dengan gizi terbaik yaitu Kecamatan Lemahabang. Menurut Abdullah, di daerah itu hanya ada 131 penderita kurang gizi atau sekitar 3,2 persen dari jumlah balita yang ada.
Abdullah menuturkan berbagai langkah telah dilakukan Dinas Kesehatan untuk mengurangi angka penderita gizi buruk atau kurang gizi. Di antaranya, dengan pemberian makanan tambahan. "Makanan tambahan pun diberikan pula keada ibu hamil, agar mereka mendapat asupan gizi yang cukup dan bayi dalam kandungannya sehat."
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi mengatakan, salah satu faktor penyebab masih tingginya angka penderita gizi buruk di wilayahnya, antara lain, karena kurangnya tenaga kesehatan. "Selain itu, pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang kurang tentang nilai gizi pun menjadi penyebabnya," ujar Sunjaya.
Menurut dia, di satu puskesmas dibutuhkan sedikitnya tiga tenaga kesehatan ahli untuk melayani masyarakat yang sakit. Namunsaat ini jumlah itu belum terpenuhi. "Karena itu, kami akan membuka penerimaan tenaga kesehatan baru, khususnya yang berstatus pegawai negeri sipil," kata Sunjaya.
