TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala, mengatakan wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi swasta tidak ditayangkan secara utuh. Akibatnya, hanya tayangan bernada negatif tentang kepolisian yang muncul.
"Padahal awalnya saya memberikan pujian kepada Polri. Saya juga konsen kepada beberapa hal, tapi yang diambil cuma ATM Polri," kata Adrianus seusai diperiksa di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Agustus 2014. (Baca: Adrianus Meliala Penuhi Panggilan Bareskrim)
Adrianus menyatakan apa yang diucapkannya sudah sesuai dengan tugasnya sebagai anggota Kompolnas. Jadi, kata Adrianus, tidak ada maksud untuk menghina. "Saya sudah beri keterangan. Dan, posisi saya jelas," ujar Adrianus.
Adrianus diperiksa karena mengatakan kepolisian terlibat korupsi terkait dengan kasus suap yang melibatkan Ajun Komisaris Besar Murjoko Budoyono, bekas Kasubdit Jatanras Polda Jabar. Bahkan, Adrianus menyebut reserse sebagai anjungan tunai mandiri, sehingga berpotensi terjadi penyimpangan.
Kepolisian akan mengecek tayangan wawancara secara keseluruhan. Adrianus berharap kasus ini cepat selesai. "Gelar perkara apakah lanjut atau tidak, sebaiknya tidak lanjut dalam rangka pengawasan kami," ujar kriminolog Universitas Indonesia tersebut.
Murjoko dan Ajun Komisaris Dudung diduga menerima suap sebesar Rp 6,5 miliar dari orang berinisial AI, DT, dan T, yang merupakan bandar judi online. Mereka mendapatkan uang tersebut karena membantu membuka rekening ketiganya yang telah diblokir Direskrimum Polda Jabar pada 2013.
SINGGIH SOARES
Terpopuler:
Polisi Panggil Pengurus Gerindra Soal Garuda Merah
Ini Saran Komnas HAM kepada Tim Advokasi Prabowo
Masuk Bursa Wali Kota Depok, Tifatul Direspons Negatif
Lusa, PTUN Akan Jatuhkan Vonis Gugatan Prabowo
Nazaruddin: Nova Riyanti Juga Istri Anas
Berita terkait
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
1 hari lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
1 hari lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
1 hari lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
2 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
2 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
3 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
3 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
3 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
3 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya