Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengacungkan tiga jari saat konferensi pers di rumah dinas Gubernur, Jakarta (21/8). Dalam Konferensi pers Jokowi mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan atas sidang sengketa perselisihan hasil pemilu presiden. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO,Jakarta - Sejumlah perwakilan partai anggota Koalisi Merah Putih diketahui telah menjajaki komunikasi dengan pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Perwakilan tersebut datang dari Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. (Baca:Demokrat Minta Jokowi Jembatani SBY dan Mega)
"Sudah ada pembicaraan di antara beberapa pimpinan partai," ujar Sekretaris Jenderal Partai NasDem Rio Patrice Capella kepada Tempo, Senin, 25 Agustus 2014.
Rio menjelaskan, peluang pihaknya berkoalisi dengan kubu yang berseberangan sudah dijajaki setelah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menemui Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani. Adapun Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan menemui Ketua Umum NasDem Surya Paloh. "Dari PPP ada Suharso Monoarfa," kata Rio. (Baca:Dukung Pemerintah Baru, PPP Tak Tegas soal Koalisi)
Tidak hanya ketiga partai itu yang menjajaki arah koalisi baru. Sejumlah kader Partai Golkar diketahui juga pernah membuka pembicaraan yang sama. Namun sikap itu belum tercermin dalam keputusan partai beringin lantaran adanya gejolak internal. (Baca:Agung Laksono: Golkar Sebaiknya Tak Jadi Oposisi)
Menurut Rio, sikap kalangan internal yang berseberangan itu menandakan keputusan Golkar belum bulat. Ia berharap gejolak itu bisa terselesaikan agar penjajakan koalisi tidak menimbulkan resistensi dari para kader beringin.
"Sebenarnya kami terbuka dengan semua partai asalkan mereka serius mendukung. Kalau mereka belum bisa menyelesaikan urusan internal, bisa saja kami tinggalkan," ujarnya.
Menurut Rio, Koalisi Indonesia Hebat sedianya membuka diri bagi partai mana pun yang ingin mendukung pemerintahan Joko Widodo. "Asalkan mereka punya visi yang sama untuk memikirkan urusan rakyat dan memajukan kepentingan bangsa. Itu prinsipnya," katanya. (Baca:PAN - Golkar Tolak Posisi Menteri Kabinet Jokowi)
