Politisi Ali Mochtar Ngabalin (kedua kanan), Johnson Panjaitan (kanan) bersama sejumlah pengamat dan politisi meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai melaporkan adanya mafia minyak di Jakarta, Selasa (14/2). ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Pertarungan merebut pucuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat semakin sengit. Partai Golongan Karya berencana membicarakan persoalan ini dengan partai anggota Koalisi Merah Putih lainnya. "Kami akan bermusyawarah untuk mengajukan satu nama," kata Wakil Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Golkar Ali Muchtar Ngabalin di restoran Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 Agustus 2014. (Baca: Ingin Tetap Blusukan, Jokowi Pangkas Pengawalan)
Anggota Komisi I DPR ini beranggapan Ketua DPR merupakan "moncong" dari wakil rakyat di Senayan. Karena itu, menurut Ali, haruslah orang yang dapat merangkul seluruh fraksi di parlemen.
Ali menampik bahwa Bendahara Umum Golkar Setya Novanto yang akan diajukan dalam pembahasan itu. Dia memastikan partai berlambang beringin itu belum memutuskan nama untuk maju sebagai Ketua DPR. (Baca: Dukung Pemerintah Baru, PPP Tak Tegas soal Koalisi)
"Kader Golkar banyak yang mumpuni, kami bisa ajukan siapa saja," ujar Ali. Meski begitu, dia mengatakan, Golkar akan mentaati hasil musyawarah dengan partai anggota koalisi lainnya jika yang akan dimajukan sebagai pimpinan parlemen bukan dari partainya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Martin Hutabarat membenarkan bahwa pimpinan partai anggota Koalisi Merah Putih akan berkumpul untuk membicarakan sosok yang akan diajukan untuk duduk di kursi pimpinan parlemen. Menurut dia, pembicaraan tersebut akan dilaksanakan sekitar bulan September atau sebulan sebelum pelantikan anggota Dewan yang baru pada bulan Oktober.
Namun, Martin enggan mengatakan nama-nama yang sudah mencuat di internal koalisi. "Siapa pun itu, semua akan dibicarakan. Kita lihat siapa yang pantas," katanya. Dia mengatakan Gerindra akan mendukung siapa pun yang memang cocok untuk diajukan sebagai Ketua DPR.
