TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi berpendapat Jokowi-JK membutuhkan dukungan Demokrat di parlemen. Menurut dia, menjalin koalisi dengan Demokrat merupakan opsi terbaik bagi kubu Jokowi-JK untuk memenuhi dukungan di DPR. (Baca: PPP Yogya: Tak Etis Merapat ke Jokowi)
"Secara politis Pak Jokowi akan lebih diuntungkan jika menjalin koalisi dengan Demokrat, ketimbang, misalnya dengan Golkar," ujar Burhanuddin saat ditemui di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Agustus 2014. (Baca: Jokowi: PAN dan Demokrat Mulai Merapat)
Burhanuddin menjelaskan bahwa dengan berkoalisi dengan Demokrat, kubu Jokowi-JK sudah bisa menutupi kekurangan koalisi Jokowi di parlemen. "Demokrat bagaimanapun juga persentase suaranya masih cukup lumayan, di atas dua digit pada hasil pileg," kata dia. (Baca: Sebut PAN Merapat, Jokowi Picu Perang Urat Syaraf)
Selain itu, menurut dia, kubu Jokowi-JK juga tidak perlu khawatir akan loyalitas partai tersebut yang dinilai cukup baik. "Demokrat juga lebih bisa dipastikan loyalitasnya. Apabila bisa 'pegang' Pak SBY, pada level di bawahnya akan relatif tunduk atas instruksi petinggi," kata dia. (Baca: Jokowi Sebut Demokrat Merapat, Ini Kata Ruhut)
Dia membandingkan berlabuhnya partai lain pada koalisi pendukung Jokowi-JK. "Sementara untuk Golkar saya rasa agak susah, apabila dipegang ketua umumnya pun belum tentu seluruhnya akan tunduk. Kompensasi politik yang diminta Demokrat juga tidak setinggi kalau mengajak Golkar," kata dia.
Akan tetapi, Burhanuddin mengatakan sangat mungkin Demokrat merapat ke kubu Jokowi. Dia berpendapat arah Demokrat sangat ditentukan oleh upaya negosiasi-negosiasi di belakang layar sampai sebelum pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober. "Nah, posisi itu masih ditentukan oleh negosiasi politik oleh tiga pihak yang menentukan. Pak SBY, Jokowi, dan Bu Mega. Pak SBY saya rasa tidak ada persoalan dengan Jokowi-JK, tapi selalu ada hambatan dengan problem masa lalu dengan Bu Mega. Saya yakin itu yang masih jadi ganjalan," ujar dia.
NURIMAN JAYABUANA
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo
SBY Merasa Dituduh Merecoki Jokowi
Jokowi dan JK Mulai Silang Pendapat Soal Kabinet
Usai Sidang MK, Adik Prabowo Mantu
Berita terkait
Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah
36 menit lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan
Baca SelengkapnyaJokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis
1 jam lalu
Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili
1 jam lalu
Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan
1 jam lalu
Presiden Jokowi meminta Indonesia menyiapkan fondasi yang kuat untuk pembangunan masa depan.
Baca SelengkapnyaDitunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja
2 jam lalu
Presiden Jokowi nge-prank jurnalis yang sudah menuggu sekitar setengah jam untuk sesi wawancara cegat atau doorstop.
Baca SelengkapnyaJokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis
3 jam lalu
Jokowi mengatakan kemampuan produksi dokter spesialis Indonesia hanya 2.700 per tahun.
Baca SelengkapnyaDirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik
3 jam lalu
PLN mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di tanah air
Baca SelengkapnyaJokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit
4 jam lalu
Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.
Baca SelengkapnyaJokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo
5 jam lalu
Pengajuan nama Budi Gunawan oleh Jokowi, kata narasumber yang sama, bertujuan untuk meluluhkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.
Baca SelengkapnyaLuhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?
6 jam lalu
Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?
Baca Selengkapnya