TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo, menegaskan tidak ada permasalahan antara Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Tidak ada masalah dalam hubungan Pak SBY dan Ibu Mega, baik-baik saja," katanya di Balai Kota, Kamis, 21 Agustus 2014.
Menurut Jokowi, hubungan SBY dan Megawati tidak akan menghambat proses koalisi Demokrat dan PDI Perjuangan. Menurut Jokowi, belum tercapainya kesepakatan antara Demokrat dan PDIP dalam koalisi disebabkan oleh masih adanya beberapa hal yang belum sesuai. (Baca: Apa Kata Megawati Soal Hubungannya dengan SBY)
"Dalam proses seperti itu, pasti ada omong-omong, ada diskusi, ada bicara-bicara. Ada yang sudah ketemu dan belum. Ada yang sudah match dan belum. Ini memang belum bertemu saja," ujarnya. (Baca: Curhat SBY Soal Hubungannya dengan Megawati)
Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan pembicaraan dengan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional masih terus berlangsung dan sedang dalam proses. Menurut dia, pembicaraan sebenarnya dimulai sudah sejak lama. "Dimulai sudah lama, tapi kan masih berproses," katanya. (Baca: Ingin Ketemu Mega, SBY Harus Jawab Lima Pertanyaan)
Menurut Jokowi, peta koalisi akan semakin jelas setelah keputusan sengketa pemilihan presiden oleh Mahkamah Konstitusi. Ia memastikan akan terbuka bagi partai mana pun yang ingin merapat, termasuk seluruh partai dalam koalisi Merah Putih. "Tapi, tetap syaratnya adalah tanpa syarat. Partai yang dulu saja tanpa syarat," kata Jokowi.
ANANDA TERESIA
Baca juga:
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Putusan MK, 100 Ribu Massa Pro-Prabowo Geruduk MK
Pencoblosan Ulang Tak Ubah Kemenangan Jokowi-JK
Perlakuan ISIS ke Perempuan dan Anak-anak Yazidi
Kubu Prabowo Masih Yakin Bisa Menang
Berita terkait
Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini
7 menit lalu
Airlangga targetkan 41 PSN selesai 2024. Pengadaan lahan masih jadi kendala
Baca SelengkapnyaAsal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo
42 menit lalu
Muncul wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo. Ini respons Jokowi dan asal mula munculnya wacana tersebut.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal
42 menit lalu
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaJokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi
45 menit lalu
Presiden Jokowi meyakini OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia terutama supaya tidak terjebak dalam middle income trap
Baca SelengkapnyaSistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?
50 menit lalu
Presiden Jokowi mengapus sistem kelas di BPJS Kesehatan, diganti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mulai berlaku Juni 2025.
Baca SelengkapnyaJokowi Ingin Turun Langsung ke Lokasi Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat
1 jam lalu
Jokowi telah memerintahkan Kepala BNPB untuk segera mendatangi area yang terkena dampak untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan pemulihan.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Gelar Rapat Khusus Bereskan Segudang Masalah Bea Cukai
1 jam lalu
Bea Cukai saat ini tengah ramai disorot imbas beragam masalah penindakan barang impor.
Baca SelengkapnyaJokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS
1 jam lalu
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi Soal Potensi Jadi Penasihat Prabowo
1 jam lalu
Belakangan ini muncul wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo yang dimungkinkan melalui pengaktifan kembali lembaga Dewan Pertimbangan Agung.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmikan Bendungan Ameroro Senilai Rp 1,57 Triliun di Konawe Sultra
2 jam lalu
Presiden Jokowi mengharapkan pembangunan bendungan Ameroro dapat bermanfaat mencegah krisis air hingga mereduksi banjir.
Baca Selengkapnya