JK Prediksi Prabowo-Hatta Kalah di MK  

Reporter

Editor

Mustafa moses

Kamis, 21 Agustus 2014 18:10 WIB

Wapres terpilih Jusuf Kalla, menyapa wartawan saat menghadiri Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-69 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 15 Agustus 2014. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, memperkirakan gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bakal ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. "Sejauh ini bisa diduga gugatan mereka tidak diterima," kata JK, sebutan Kalla, di kediamannya, Jalan Brawijaya 6, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Agustus 2014.

Kalla mengatakan perkiraan itu bisa terlihat dari pertimbangan hakim Mahkamah yang menyatakan sebagian besar klausul gugatan Prabowo-Hatta tidak terbukti. Ia mencontohkan gugatan Prabowo yang menyatakan pelanggaran pemilu presiden oleh Komisi Pemilihan Umum terstruktur, sistematis, dan masif. "Alasan-alasan itu tidak diterima hakim," ucapnya.

Hari ini Mahkamah membacakan putusan gugatan pemilu presiden dari pasangan Prabowo-Hatta. Pasangan calon presiden nomor urut satu itu menuding KPU curang dalam melaksanakan tugasnya. Pembacaan putusan itu disiarkan langsung oleh sejumlah televisi swasta. JK menonton sidang putusan dari layar televisi di ruang tengah rumahnya.

Menurut JK, bila benar putusan Mahkamah menolak gugatan Prabowo-Hatta, dia dan pasangannya calon presiden, Joko Widodo, secara efektif memenangkan pemilihan umum presiden. (Baca: Kronologi Kerusuhan Massa Pro-Prabowo di MK)

Ia pun berharap Prabowo-Hatta berbesar hati untuk menerima putusan tersebut. Bahkan mengajaknya bersatu membangun negeri. "Karena ini adalah hasil dari demokrasi," ujarnya. (Baca: Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Massa Prabowo)

JK juga menyinggung rencana Prabowo-Hatta menggugat hasil pemilihan presiden ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia menilai gugatan itu tidak bisa dilakukan lantaran keputusan Mahkamah final dan mengikat. Adapun PTUN hanya mengadili produk administrasi negara. "MK itu melahirkan putusan demokrasi bukan putusan administrasi," kata dia.

TRI SUHARMAN

Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Candi Borobudur Disebut Jadi Target Teror ISIS

Berita terkait

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

2 jam lalu

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

Ketua PMI Jusuf Kalla meminta Hamas untuk bersatu dengan Fatah ketika bertemu perwakilan kelompok tersebut di Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

5 jam lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Arsul Sani Guyon Soal Kekalahan MU di Sidang PHPU Pileg 2024

8 jam lalu

Hakim MK Arsul Sani Guyon Soal Kekalahan MU di Sidang PHPU Pileg 2024

Hakim MK Arsul Sani sempat berkelakar dengan Komisioner KPU di ruang sidang soal kekalahan tim sepak bola favoritnya, Manchester United.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara

13 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara

MK kembali menggelar sidang sengketa PHPU hasil Pileg 2024. Agenda hari ini akan memeriksa 63 perkara dengan sistem tiga panel dengan masing-masing tiga hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

1 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

1 hari lalu

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

1 hari lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

1 hari lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

1 hari lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

1 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya