Bisakah Prabowo Menang di MK? Ini Prediksi Pakar

Reporter

Kamis, 21 Agustus 2014 07:57 WIB

Hakim konstitusi adakan rapat internal di gedung MK, Jakarta, 20 agustus 2014. Sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dilaksanakan pada Kamis, 21 Agustus. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi hari ini akan membacakan putusan sengketa hasil pemilu presiden 2014 yang diajukan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sejumlah pakar tata negara punya prediksi putusan tersebut. (Baca: Kubu Prabowo Masih Yakin Bisa Menang)

Pakar hukum tata negara dari Universitas Brawijaya, Ali Syafaat, memprediksi Mahkamah Kontitusi akan menolak secara keseluruhan gugatan Prabowo-Hatta. Ali menilai dalam rangkaian sidang di MK tak ditemukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. (Baca: Jelang Putusan, Ruangan Hakim MK Disterilkan)

"Dari beberapa keterangan ahli yang didatangkan kubu Prabowo juga tidak akan membantu memenangi gugatan di Mahkamah," kata Ali saat dihubungi, Rabu, 20 Agustus 2014. "Jadi, saya prediksi tidak akan ada yang dikabulkan oleh Mahkamah." (Baca: Polri Antisipasi Massa dari Luar Jakarta)

Mantan hakim konstitusi, Maruarar Siahaan, juga memperkirakan MK sulit memenangkan Prabowo-Hatta. Maruarar menilai, secara keseluruhan, gugatan Prabowo tidak menunjukkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Maruarar juga menuturkan gugatan yang diajukan Prabowo-Hatta lebih bersifat administratif. "Tapi dianggap sebagai kesalahan fatal yang dilakukan oleh KPU." (Baca: Begini Perayaan ala Tim Prabowo Jika Menang di MK)

Adapun Direktur Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi Titi Anggraini menilai Prabowo sulit menang. "Sampai di persidangan pengesahan alat bukti, belum ada hal-hal yang secara kuat meyakinkan kita ada kesalahan penghitungan dan ataupun manipulasi suara," ujar Titi dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Agustus 2014.

Menurut Titi, kecil kemungkinan gugatan tim Prabowo akan dikabulkan MK. Sebab, dugaan pelanggaran yang dituduhkan kubu Prabowo bersifat administratif dan hanya terjadi di beberapa tempat, tak masif seperti yang dituduhkan. "Kecil kemungkinan apa yang didalilkan itu terbukti dan mempengaruhi hasil," ujarnya.

REZA ADITYA | TIKA PRIMANDARI

Terpopuler
Prediksi Mantan Hakim MK Soal Gugatan Prabowo
Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?
Jokowi Ingin Makan Kerupuk, Pengawal Melarang
ISIS Rilis Video Pemenggalan Wartawan AS
Begini Perayaan ala Tim Prabowo jika Menang di MK

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

3 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

3 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

3 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

3 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

3 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

3 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

3 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

4 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

4 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

4 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya