Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengatakan partainya berharap Prabowo Subianto dan Joko Widodo melakukan rekonsiliasi setelah rampungnya sidang gugatan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Alasannya, hal ini untuk kerukunan dan kebaikan bangsa ke depan.
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengatakan keduanya (Prabowo dan Jokowi) harus menerima keputusan MK demi kepentingan bangsa," ujar Syariefuddin Hasan ketika ditemui seusai upacara kemerdekaan di Istana Merdeka, Ahad, 17 Agustus 2014. (Baca: KPK: Indonesia Merdeka Bila Bebas dari Korupsi)
Pernyataan senada juga disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Terkait dengan pihak yang lebih dulu menawarkan rekonsiliasi, Amir menuturkan lebih baik tidak saling menunggu. "Siapa pun yang lebih dulu. Saya berhak menggurui," kata Amir.
Anggota tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, mengatakan pihak Jokowi telah lebih dulu mengajak rekonsiliasi partai-partai pendukung Prabowo sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil perolehan suara. Misalnya, ujar dia, seluruh partai diundang di acara dies natalis PKB kemarin. (Baca: Seribu Merah Putih Dikibarkan Di Lereng Merapi)
Sebelumnya, kubu Jokowi menawarkan proses rekonsiliasi kepada kubu Prabowo Subianto. Namun adik Prabowo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina, Hashim Djojohadikusumo menolak dan mengatakan tak akan rekonsiliasi dengan Jokowi.
Syarief Hasan : Rakyat Berhak Menentukan Siapa Pemimpinnya, Melalui Mekanisme Pemilu
31 Agustus 2023
Syarief Hasan : Rakyat Berhak Menentukan Siapa Pemimpinnya, Melalui Mekanisme Pemilu
Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA., yang akrab disapa Syarief Hasan mengingatkan masyarakat supaya berparan aktif dalam pemilu 2024.
Syarief Hasan : MK Tidak Berwenang Atur Batas Usia Minimum Capres dan Cawapres
8 Agustus 2023
Syarief Hasan : MK Tidak Berwenang Atur Batas Usia Minimum Capres dan Cawapres
Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan ikut menanggapi polemik tentang batas minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang sedang dalam proses persidangan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).