Calon Presiden Prabowo Subianto (tengah), dan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, membaur dengan tengah masyarakat saat mendatangi kawasan permukiman padat Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat (5/6).TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Cianjur - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Cianjur, Ade Barkah Surahman menyatakan, jika Prabowo kalah di Mahkamah Konstitusi, sebaiknya Partai Golkar jadi oposisi atau penyeimbang. "Ini akan menjadi pengalaman baru yang sangat berharga. Bukan partai politik namanya kalau selamanya berada di pemerintahan," kata Ade Barkah di Cianjur, Kamis 14 Agustus 2014.
Selain itu, Ade Barkah setuju dengan hasil Munas Partai Golkar di Pekanbaru yang menyetujui pelaksanaan Munas tahun 2015. Hal ini supya tidak berhimpitan waktu dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serta demi menghindari pragmatisme partai dan kekuasaan.
Menurut Ade, soal pilihan calon ketua umum yang akan datang saat ini masih tahap perkenala dan penjajakan dari misi dan misi calon ketua umum. Yang jelas, ketua umum yang akan datang harus memiliki program-program konkret yang lebih menyentuh ke bawah. Secara eksternal bisa dirasakan langsung masyarakat, dan internal memberikan keleluasan dan mengajak bicara kepada pemilik suara dalam menentukan hal-hal strategis. "Itu poin-poin penting di antara yang terpenting," ujar Ade Barkah.
Dia berharap, agar ketua umum mendatang bisa menyerap asprasi, seperti pada Pileg 2014 lalu rekrutmen caleg DPR RI memberi kesempatan kepada daerah untuk memberikan masukan dan pendapat dalam penyusunan caleg, tidak ditentukan sepihak oleh DPP. "Akibatnya target 20 persen raihan kursi DPR RI sebagai syarat untuk mengusung capres sendiri kandas," katanya.
