Kejati DKI Didesak Bela OB Terdakwa Videotron  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 13 Agustus 2014 20:00 WIB

Terdakwa kasus Videotron Hendra Saputra. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban meminta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memberikan status justice collaborator kepada Hendra Saputra, terdakwa dalam kasus pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Alasannya, Hendra bersikap kooperatif selama penyidikan dan persidangan.

"Dia tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit dan mengungkap pelaku utamanya adalah Riefan Avrian," kata anggota Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Supriyadi Widodo, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Agustus 2014. (Baca: Anak OB Videotron Stop Minum Susu karena Kasusnya)

Jaksa penuntut umum menuntut Hendra dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 19 juta. Dengan sikap Hendra yang kooperatif, Supriyadi menyayangkan tuntutan tersebut.

"Kalau ini (hukuman) terjadi, patut disayangkan," katanya. Padahal, menurut Supriyadi, dengan memberikan status justice collaborator kepada Hendra akan membantu penegak hukum mengungkap kasus tersebut. "Semacam tidak ada penghargaan Kejati ke Hendra sebagai justice collaborator."

Dengan status justice collaborator, Supriyadi melanjutkan, Hendra akan mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat. "Kami juga mendesak hakim tindak pidana korupsi memberikan vonis yang progresif, yaitu pidana percobaan bersyarat khusus," ujarnya. (Baca: Videotron, Syarief Hasan Rela Adiknya Ditangkap)

Hendra merupakan office boy yang dijadikan Direktur Utama PT Imaji Media oleh putra Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sjarifuddin Hasan, Riefan. Adapun proyek ini berpotensi menimbulkan kerugian negara senilai Rp 5 miliar.

SINGGIH SOARES













Berita Terpopuler:
Mengapa Pendukung Prabowo Berani Mengancam?
Lima Peran Robin Williams yang Tak Terlupakan
Rute Pendukung ISIS dari Indonesia Menuju Suriah
Sultan Yogya: ISIS Itu Kegagalan Memahami Islam
Chelsea Dapatkan Bek Roma, MU Gigit Jari Lagi

Advertising
Advertising

Berita terkait

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

4 hari lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

4 hari lalu

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.

Baca Selengkapnya

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

4 hari lalu

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

Peneliti ICW mengatakan mayoritas modus korupsi itu berkaitan dengan suap-menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

4 hari lalu

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

4 hari lalu

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

19 hari lalu

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

29 hari lalu

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

33 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

34 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

37 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya