Ketua KPU Husni Kamil Manik (kiri) bersama Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin mengikuti sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Agustus 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua tim advokasi Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Habiburokhman, mengatakan siap menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi pada Senin, 11 Agustus 2014.
Menurut dia, pada persidangan Senin, tim advokasi Prabowo-Hatta akan menghadirkan 25 saksi. Namun Habiburokhman belum bisa mengatakan saksi-saksi yang akan dihadirkan berasal dari mana. "Sebagian besar saksi berada di tempat pemungutan suara pada saat kecurangan terjadi," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Ahad, 10 Agustus 2014. (Baca: Relawan Prabowo Minta KPU Diadili)
MK akan menggelar sidang sidang lanjutan perkara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden pukul 09.00 WIB, dengan agenda sidang mendengarkan 25 saksi dari Prabowo-Hatta selaku pihak pemohon, mendengarkan 25 saksi dari Komisi Pemilihan Umum selaku pihak termohon, serta mendengarkan 25 saksi dari Joko Widodo-Jusuf Kalla selaku pihak terkait.
Menurut dia, sebagian dari saksi berasal dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. "Kemarin (Jumat, 8 Agustus 2014), keterangan saksi dari Jakarta belum selesai," tutur Alamsyah.
Alamsyah meyakini saksi-saksi yang akan dihadirkan bisa lebih baik dibanding yang dihadirkan Jumat lalu. Menurut dia, saksi sebelumnya merupakan pihak yang menghadiri rekapitulasi suara di kabupaten dan provinsi, jadi wajar jika kesulitan ketika ditanyai hal yang rinci oleh hakim MK. "Kami siap dalam persidangan besok (hari ini)," kata Alamsyah.
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
16 jam lalu
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.
