40 Senapan TNI-Polri Hilang di Papua dalam 6 Bulan  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Minggu, 10 Agustus 2014 06:21 WIB

800 anggota pasukan Yonif Linud 431/Kostrad daerah operasi perbatasan RI - Papua Nugini mengikuti upacara penyambutan di Pelabuhan Peti Kemas Soekarno Hatta, Makassar, Senin (6/8). Pasukan ini kembali setelah bertugas selama 12 bulan di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Depok - Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayor Jenderal M. Fuad Basya mengatakan, dalam enam bulan terakhir, sedikitnya 40 senjata api milik TNI dan Polri hilang di Papua. "Dari 40-an pucuk, ada yang organik dan nonorganik milik TNI dan Polri," kata Fuad kepada wartawan di kediaman musikus Iwan Fals, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 9 Agustus 2014.

Menurut Fuad, senjata tersebut hilang ketika prajurit yang membawanya sedang bertugas di Bumi Cendrawasih. Senjata tersebut sebagian besar hilang saat terjadi kontak senjata antara TNI-Polri dan Organisasi Papua Merdeka.

Namun tak selalu senjata api milik TNI dan Polri yang jadi jarahan. Anggota TNI juga beberapa kali berhasil merampas senjata api milik OPM. Perampasan tersebut terjadi ketika anggota TNI berhasil melumpuhkan anggota OPM dalam kontak senjata.

Sampai saat ini, TNI terus membantu Polri mengamankan daerah Papua. Terakhir, kontak senjata antara pasukan gabungan TNI-Polri dan OPM terjadi pada Jumat, 1 Agustus lalu, di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya. Dalam baku tembak tersebut, dua personel TNI terluka dan lima anggota OPM tewas.

INDRA WIJAYA

Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Ketua Gerindra Jakarta Ancam Culik Ketua KPU
SBY Buka Suara Soal Pencopotan KSAD Budiman
Golkar Bisa di Luar Pemerintahan, Begini Caranya

Berita terkait

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

5 jam lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya