TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan akan mengikuti jalur hukum. Hal itu ditempuh terkait dengan laporan sekretaris tim pemenangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Fadli Zon, yang melaporkan KPU ke Badan Reserse Kriminal Polri, Senin, 4 Agustus 2014.
"Kami akan mengikuti aturan," ujarnya, Selasa, 5 Agustus 2014. Menurut Ferry, tindakan KPU membuka kotak suara telah sesuai dengan aturan. (Baca: Pendukung Prabowo Sesumbar Bakal Kepung MK)
KPU, menurut dia, membuka kotak suara untuk mencari bukti-bukti yang akan mereka bawa ke persidangan di Mahkamah Konstitusi. "Secara substansi, kami perlu membuka kotak suara sebagai bahan pembuktian nanti saat persidangan," kata Ferry di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.
Ferry mengklaim KPU telah transparan dalam membuka kotak suara karena telah melibatkan saksi dari kedua belah pihak, Panitia Pengawas Pemilu, dan kepolisian. Tidak hanya itu, KPU juga telah membuat berita acara dalam pembukaan kotak suara itu. "Kami juga membuka kotak suara saat pemilu legislatif lalu," ujar mantan Ketua KPU Jawa Barat itu.
Ferry juga menampik tudingan bahwa pembukaan kotak suara itu dilakukan oleh KPU untuk menghilangkan barang bukti. (Baca: Begini Persiapan Prabowo-Hatta Vs KPU di MK)
Sesuai Surat Instruksi KPU Nomor 1149/KPU/VII/2014, KPU menginstruksikan KPU di daerah untuk membuka kotak suara. Kebijakan ini diambil oleh KPU untuk menyiapkan alat bukti KPU di Mahkamah Konstitusi. Namun, tim advokasi Prabowo-Hatta menilai tindakan KPU yang membuka kotak suara merupakan tindakan pidana karena kotak suara merupakan obyek sengketa. Oleh sebab itu, mereka melaporkan KPU ke Bareskrim Polri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
GANGSAR PARIKESIT
Baca juga:
Warga Solo Hapus Mural Bergambar Bendera ISIS
KPK Periksa Ajudan Bupati Karawang
Agnes Mo dan Siwon Super Junior Saling Merindu
OPM Serang Konvoi Brimob di Papua
SHARE: Facebook | Twitter
Berita terkait
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
6 Maret 2024
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca SelengkapnyaCara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya
18 Januari 2024
Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres
16 Oktober 2023
KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.
Baca SelengkapnyaKPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
7 Agustus 2023
KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)
Baca SelengkapnyaKPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu
15 Mei 2023
Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka
11 Februari 2023
Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.
Baca SelengkapnyaDebus Omnibus
8 Januari 2023
Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.
Baca SelengkapnyaKPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan
29 Desember 2022
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.
Baca SelengkapnyaWaswas Nilai Tukar Rupiah
14 Desember 2022
Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.
Baca Selengkapnya