Video ajakan bergabung dengan milisi ISIS Indonesia. Youtube.com
TEMPO.CO , Jakarta -- Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Ronny Franky Sompie, menilai kepolisian tidak bisa bekerja sendiri untuk mencegah tindak terorisme di dalam negeri akibat merebaknya dukungan terhadap Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS). "Tidak bisa bekerja sendiri. Polri membutuhkan dukungan pemangku kepentingan," ujar Ronny ketika dihubungi Tempo, Jumat, 1 Agustus 2014.
Menurut Ronny, pemangku kepentingan yang ada harus saling bekerja sama, termasuk dengan Polri, serta berperan cepat dan aktif dalam menangani persoalan ini. Tugas mereka adalah membantu upaya pencegahan dan pemahaman kepada masyarakat agar mereka paham konsekuensi di masa depan terkait dengan fenomena yang terjadi sekarang.(Baca : BNPT: ISIS Termasuk Kelompok Teroris)
Menurut Ronny, pemangku kepentingan tersebut adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Agama.
Ronny menilai, saat ini Polri tidak bisa menindak warga yang mendukung ISIS karena belum terjadi tindak pidana terorisme. Detasemen Khusus 88 baru menangani ketika sudah terjadi sebuah tindak pidana terorisme. "Polri berkaitan dengan penegakan hukum," kata dia. (Baca : Menteri Agama: Muslim Indonesia Jangan Ikut ISIS)
Namun, menurut Ronny, kepolisian sudah mengambil langkah-langkah ihwal dukungan warga pro-kekhalifahan yang mendukung Negara Islam Irak dan Sham. Polri di antaranya telah melakukan kegiatan intelijen melalui Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Kegiatan intelijen ini dilakukan untuk mendeteksi jika terdapat hal-hal yang menjurus pada tindakan pidana yang mengganggu kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, sekelompok orang Indonesia muncul dalam sebuah video perekrutan yang dirilis ISIS. Mereka mendesak umat Islam di Indonesia untuk bergabung. Bahkan ratusan orang di Solo, Jawa Tengah, serta di wilayah lain menyatakan mendukung ISIS dan membaiat pimpinan mereka, Abu Bakr al-Baghdadi.
