TEMPO.CO, Jakarta: Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kartono Mohamad, menolak Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat, Ribka Tjiptaning, menjabat menteri kesehatan pada pemerintahan mendatang. Alasannya, Ribka tak punya konsep kesehatan untuk masyarakat. (Baca: Ribka Ingin Jadi Menkes, Beredar Petisi Penolakan)
"Kalau jadi menteri kacaulah," kata Kartono saat dihubungi, Kamis, 31 Juli 2014. Pada Selasa, 29 Juli 2014, Ribka menyatakan siap menjadi menteri kesehatan atau menteri tenaga kerja. Tapi Ribka menyerahkan sepenuhnya keputusan menjadi menteri itu kepada Joko Widodo yang menjadi presiden terpilih. (Baca: ICW Tolak Ribka Jadi Menkes)
Ketua Dewan Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau ini menuding Ribka terlibat dalam dua masalah kesehatan. Menurut dia, Ribka terlibat dalam penghilangan ayat 2 Pasal 113 Undang-Undang Kesehatan. Ayat itu menyatakan tembakau sebagai zat adiktif.
Badan Kehormatan DPR juga telah menjatuhkan sanksi terhadap Ribka atas pelanggaran ini, yaitu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tak boleh memimpin panitia khusus atau panitia kerja.
Berikutnya, Ribka dituding meminta menteri kesehatan menarik salah satu merek infus.
Ribka, kata Kartono, juga pernah menyuruh Siti Fadilah Supari yang saat itu menjabat sebagai menteri kesehatan untuk menarik salah satu merek infus. Tapi, hal ini dilakukannya tanpa memberikan pembuktian dari ahli bahwa merek tersebut bermasalah. Kartono menduga Ribka hanya ingin memenangkan merek lainnya. Ia memanfaatkan kedudukannya sebagai anggota dewan. "Padahal sebagai anggota parlemen dia tak punya wewenang," ujarnya.
Pada 2007, Ribka meminta pemerintah menarik infus buatan PT Otsuka. Ribka menilai produsen infus asal Jepang ini membuat produk yang tak steril. Pada saat yang sama, PT Sanbe Farma mengeluarkan produk barunya yang diklaim steril. (Baca: Diusulkan Jadi Menteri Kesehatan, Ribka Tunggu Sikap Jokowi)
Ribka menepis tudingan Kartono. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia ini menyatakan tak pernah setuju profesi dokter ikut mempromosikan produk farmasi. "Saya tidak ikut-ikutan. Buat apa saya promosi. Justru saya tidak setuju kalau profesi dokter jadi juru bicara farmasi," kata Ribka.
Ribka enggan berkomentar soal tudingan dia terlibat penghilangan ayat tembakau. "Menurut saya yang paling penting saya bekerja untuk rakyat," kata anggota DPR dua periode ini.
