Presiden SBY bersama Ibu Ani Yudhoyono mengucapkan selamat lebaran kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta (28/7). TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah terlibat dalam kasus suap pencetakan uang kertas Indonesia di perusahaan Australia, Note Printing Australia. SBY mengkritik portal berita Sindonews yang menulis sepihak perihal dokumen yang dilansir Wikileaks pada 29 Juli 2014.
SBY menyatakan dalam dokumen tersebut tercatat adanya upaya pemerintah Australia menutupi kasus senilai jutaan dolar, yaitu pencetakan mata uang Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Selain pejabat keuangan dan Bank Indonesia, salah satu alasan Australia menutupi kasus tersebut karena turut menyeret nama SBY dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri. (Baca: Kejaksaan Kaji Dokumen Wikileaks Soal Pembunuhan Munir)
Menurut SBY, dokumen Wikileaks mencatat alasan pemerintah Australia adalah mencegah rusaknya hubungan dengan tiga negara yang terlibat. "Berita seperti ini sangat cepat beredar," katanya.
SBY membantah semua berita yang dilansir Wikileaks dan Sindonews. Menurut dia, berita tersebut telah mencemarkan dan merugikan nama baik dirinya dan Megawati. Berita itu juga menimbulkan spekulasi yang memicu fitnah sehingga perlu klarifikasi.
SBY mengklaim telah mengumpulkan informasi dan data untuk membantah tuduhan tersebut. Melalui sambungan telepon, SBY berkomunikasi dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Kepala Kepolisian Jenderal Sutarman sejak tadi pagi.
SBY sendiri membenarkan Indonesia pernah mencetak 550 juta lembar pecahan mata uang kertas Rp 100 ribu di NPA, organisasi di bawah naungan Bank Central Australia. "Keputusan, kebijakan pengawasan, dan kewenangan mencetak uang termasuk di Australia itu ada di Bank Indonesia, bukan pada presiden dan pemerintah," kata SBY.
Menurut SBY, dirinya dan Megawati saat proses proyek tersebut belum menjabat sebagai presiden. Meski demikian, SBY memastikan presiden saat itu tak akan terlibat karena tak memiliki wewenang untuk memutuskan atau memerintahkan terkait dengan pencetakan uang.
