KPK: Wajah Pemeras TKI Ditayangkan di Bandara  

Reporter

Rabu, 30 Juli 2014 03:53 WIB

Sejumlah TKI menunggu pemulangan menuju daerah asal masing-masing di Balai Pelayanan Kepulangan TKI Selapajang, Tangerang, Banten, 1 November 2011. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto tak mempermasalahkan pembebasan 18 pemeras tenaga kerja Indonesia yang sebelumnya dicokok dalam inspeksi mendadak pada Jumat malam, 25 Juli 2014. Berdasarkan informasi dari Bareskrim Mabes Polri, kata dia, dua anggota kepolisian dan satu aparat TNI AD yang ikut ditangkap masih menjalani pemeriksaan lanjutan di kesatuannya masing-masing. Sedangkan 15 sisanya yang merupakan preman akan dikenai sanksi bila mengulangi perbuatan mereka.

Selain itu, KPK juga mempunyai cara lain agar para pemeras TKI tak melakukan aksi lagi. “Atas usulan Direktur Angkasa Pura II, wajah yang diamankan ditayangkan di bandara agar diketahui publik,” kata Bambang melalui pesan pendek, Selasa, 29 Juli 2014. “Setahu saya sudah dilakukan.” (Baca: Pukat UGM Minta Sidak Pemeras TKI Dievaluasi)

Menurut Bambang, seusai sidak KPK bersama Bareskim serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, telah terjadi penurunan drastis praktek percaloan dan pemerasan di Terminal 2D atau terminal kedatangan TKI Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dia mengakui satu kali sidak tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah percaloan dan pemerasan. “Strategi kami memang ada program lanjutan,” ujarnya. (Baca:Kompolnas Minta Polisi Pemeras TKI Dipidanakan)

Pada Jumat malam, 25 Juni 2014, hingga Sabtu dinihari, KPK bersama Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan serta Bareskrim Polri menggelar sidak di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta. Sidak tersebut bertujuan memantau pelayanan terhadap TKI.

Sidak dilakukan tengah malam karena menunggu kedatangan pesawat dari Timur Tengah yang mengangkut para TKI. Sayangnya, saat itu tak ditemukan pemerasan terhadap TKI. Namun tim menemukan pemerasan terhadap dua turis asing, yakni dari Slovenia dan Pakistan.

Akhirnya, tim mengamankan 18 orang yang terdiri atas dua anggota kepolisian, satu anggota Pomdam Jaya, dan sisanya preman. (Baca:Daftar Pungli yang Dibayar TKI di Soekarno-Hatta)

LINDA TRIANITA

Baca juga:

Jadi Presiden, Jokowi Blusukan Keliling Indonesia

Pukat UGM Minta Sidak Pemeras TKI Dievaluasi

Lima Jam Macet Parah, ke Puncak Satu Arah

Idul Fitri,Putin Puji Sumbangsih Umat Muslim Rusia






Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

4 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

9 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

18 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

18 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

20 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

21 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

23 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya