Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan penyidik di gedung KPK, Jakarta, 24 Juni 2014. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yohan Yap selaku pihak pemberi suap dalam kasus dugaan suap dalam pengurusan rekomendasi izin tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO,Jakarta - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan punya empat harapan yang ingin dia sampaikan kepada pemerintah selanjutnya. Keempat harapan itu menyangkut Peraturan Kementerian Kehutanan dan program pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang belum rampung.
Zulkifli berharap pemerintah baru dapat menolak banyaknya permintaan hak pengusahaan hutan (HPH). "Selama lima tahun ini, saya belum pernah memberikan HPH bagi yang baru mengajukan. Pengusaha memperoleh HPH dari pemerintahan sebelum saya," ujar Zulkifli saat ditemui Tempo di rumah dinasnya, Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Senin, 28 Juli 2014. Pemerintah baru, kata dia, mesti melanjutkan perjuangan penolakan komersialisasi tersebut. (Baca: Menteri Kehutanan Penuhi Panggilan KPK)
Politikus Partai Amanat Nasional ini juga meminta ada moratorium atau penundaan pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut yang diupayakan sejak 2010. Menurut Zulkifli, moratorium itu berlaku bagi penggunaan hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. "Berani enggak pemerintahan selanjutnya meneruskan?" katanya.
Zulkifli mengklaim pemerintah berhasil menekan laju deforestasi. Selama 1996-2003, laju deforestasi mencapai 3,5 juta hektare per tahun. Sedangkan saat ini laju deforestasi hanya 15 persen atau 450.000 hektare per tahun.
Yang terakhir, Zulkifli melanjutkan, ialah penyelesaian tata ruang kehutanan di Indonesia. Tiga daerah yang belum terselesaikan tata ruangnya yakni Riau, Papua Barat, dan Sumatera Utara. Pemerintah selanjutnya mesti melakukan upaya tata ruang serupa untuk bagian Indonesia yang lain. Menurut Zulkifli, dalam dua bulan terakhir, Kementerian Kehutanan berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan internal, seperti sarana dan prasarana kantor, serta pekerjaan rumah lain. "Sehingga kami bisa menyambut kabinet baru dengan karpet merah."
