TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Suhardi Alius mensinyalir calo dan pemeras tenaga kerja Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta bersifat sistematis. Sebanyak 18 orang yang ditangkap saat sidak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, serta Bareskrim Mabes Polri sedang menjalani pemeriksaan intensif.
“Kami terus periksa temuan-temuannya. Akan kami tindaklanjuti secara sistematis,” ujarnya kepada Tempo, Sabtu, 26 Juli 2014. Dia menuturkan kegiatan sidak bertujuan melihat pola pemulangan TKI dan pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta. Karena itu, pihaknya menunggu kedatangan pesawat dari Timur Tengah yang mengangkut para TKI.
Dia mengatakan sidak yang dimulai Jumat malam hingga dinihari tadi itu merupakan tindak lanjut pengamatan KPK sejak lama. Menurut Suhardi, ketika ditemukan penyelenggara negara yang terbukti memeras atau melakukan tindak pidana korupsi, KPK-lah yang langsung menangani. Sedangkan Polri kebagian menangani calo dan premanisme.
Suhardi mengakui premanisme di bandara memang masih menjamur. Padahal premannya dulu sudah berhasil diurai. “Tapi sifatnya parsial,” ujar Mantan Kapolda Jawa Barat itu. Dia menuturkan kegiatan sidak ini merupakan masukan yang cukup signifikan sehingga akan rutin dijalankan. “Tidak lagi kebijakan yang sesaat.”
Sebanyak dua dari 18 orang yang diamankan tersebut merupakan petugas kepolisian. Sedangkan satu orang lainnya adalah anggota TNI Angkatan Darat. Sisanya adalah calo dan preman yang biasa beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta. (Baca: KPK: Portir dan Cleaning Service Ikut Peras TKI)
Mengenai modus pemerasan, Suhardi mengatakan banyak modus yang digunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab dalam pemerasan TKI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari paparan tim KPK yang telah memantau sejak lama, ujar Suhardi, pemerasan dilakukan oleh orang yang bekerja di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
“Banyaknya pemerasan dan pemaksaan dari oknum BNP2TKI,” tutur Suhardi. Dia mencontohkan, TKI yang baru tiba dipaksa oleh anggota BNP2 TKI untuk menukar uang di tempat penukaran uang yang sudah ditentukan. “Kursnya ditentukan semaunya,” katanya.
Setelah menukarkan uang, TKI digiring dan dipaksa naik taksi gelap dengan tarif tinggi. “Lingkaran-lingkaran seperti ini akan kita bersihkan,” ujar mantan Kapolda Jawa Barat itu. (Baca: Kisah Mutmainah Korban Pemerasan di Soekarno Hatta)
