Pasangan presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidato kemenangan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa 22 Juli 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan hakim konstitusi Harjono menilai saat ini ada sejumlah kementerian dan lembaga negara yang tak diperlukan alias mubazir. Menurut dia, kementerian dan lembaga itu belum menghasilkan output yang maksimal. (Baca juga: Penyusunan Kabinet ala Jokowi Dipuji)
"Sebetulnya kegemukan itu karena output-nya belum maksimal," kata Harjono saat dihubungi Jumat, 25 Juli 2014. Harjono menolak menjelaskan kementerian dan lembaga yang tak efektif tersebut. (Baca: Mekanisme Pemilihan Kabinet Jokowi-Kalla)
Menurut dia, saat ini ada beberapa kementerian dan direktorat jenderal yang tak memiliki hasil kinerja yang jelas. Kementerian dan direktorat itu, kata Harjono, seperti tak mengetahui fokus yang harus dikerjakan. "Jangan-jangan mereka hanya fokus mengurus dirinya sendiri."
Harjono menilai calon presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla perlu memikirkan efektivitas kementerian dan lembaga pemerintahan saat menyusun kabinet. Dia mencontohkan bisa saja Direktorat Jenderal Pajak nantinya dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Pemisahan tersebut, kata Harjono, sah secara hukum. Yang terpenting, hasil kerja yang ditargetkan bisa tercapai.
Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini terdapat 35 menteri. Tiga di antaranya merupakan menteri koordinator yang membawahi bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta politik, hukum, dan keamanan.
Sebelumnya, juru bicara Jokowi-JK, Hasto Kristianto, menyatakan Jokowi-JK bakal merampingkan kabinet. Tujuannya, mengefektifkan pemerintahan sesuai janji kampanye mereka. Saat ini konsep perampingan masih digodok oleh tim ahli yang ditunjuk Jokowi.
