TEMPO Interaktif, Jakarta:Nasib Akbar Tandjung di DPR kemungkinan akan dibicarakan dalam Rapat Pimpinan DPR dengan ketua-ketua fraksi yang dijadualkan akan digelar Selasa (25/3) pagi. “Mungkin saja ada agenda itu karena secara kelembagaan DPR belum pernah memutuskan status Akbar. Selama ini statusnya hanya secara hukum dan dari pemberitaan media massa saja,” kata Roy B. Janis kepada Tempo News Room via telepon di Jakarta, Senin (25/3) malam. Penentuan status Akbar Tandjung ini, menurut Roy, dapat dinilai dari apakah mekanisme kerja DPR terganggu dengan status hukumnya yang saat ini menjadi tersangka dan ditahan di Kejaksaan Agung. Apalagi, kata dia, saat ini Akbar Tandjung mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus penyalahgunaan dana non-neraca Bulog Rp 40 miliar. “Kita lihat apakah soal-soal administrasi apalagi pergantian Panglima TNI terganggu atau tidak dengan ditahannya Akbar Tandjung,” jelas Roy. Sesuai dengan mekanisme tata tertib DPR, lanjut dia, para wakil ketua DPR dan ketua fraksi akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas status hukum Ketua DPR tersebut, lalu dilakukan pembagian tugas diantara mereka untuk menilai secara objektif kinerja DPR tanpa ketuanya selama ini.. Ada tiga hal yang menjadi dasar penilaian, menurut Roy, yaitu masalah administrasi, tanggung jawab, dan kinerjanya. “Jika ketiga unsur ini terpenuhi dan menyebabkan kinerja DPR terganggu, rapim dapat mengundang anggota dewan menggelar sidang paripurna untuk memutuskan status Akbar,” kata dia sambil menambahkan, apakah Akbar Tandjung perlu diganti atau tidak. Jika dalam sidang paripurna tersebut diputuskan Akbar Tandjung dicopot dari kursi ketua DPR-nya, maka sesuai peraturan tata tertib DPR RI, Bab VI soal pimpinan DPR Pasal 26 ayat 1 Tahun 2001, DPR secepatnya mengadakan pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Pengisian lowongan jabatan ketua ini, seperti diatur dalam ayat 3 pasal tersebut, dilakukan dengan pemilihan ulang terhadap para calon ketua, yang berasal dari wakil ketua yang telah ada ditambah seorang calon yang diusulkan oleh fraksi yang sebelumnya menduduki jabatan ketua. Mekanisme pemilihan ketua baru, seperti dimuat dalam ayat 5, dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua. Tapi Ketua Fraksi Partai Golkar, Slamet Effendi Yusuf menolak segala kemungkinan tersebut dan pembicaraan soal pergantian ketua DPR. “Masih terlalu dini pembicaraan seperti itu dan kita telah menginstruksikan fraksi untuk menolak semua pembicaraan ke arah itu,” kata Slamet Effendi yang dihubungi secara terpisah. Menurut dia, tidak ada rapat pimpinan DPR yang akan membicarakan status Akbar Tandjung sebagai ketua DPR. “Itu kan hanya omongannya Muhaimin (Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR dari FKB -Red) yang over acting saja. Tidak ada pembicaraan seperti itu besok,” bantahnya saat dikonfirmasi mengenai rencana pimpinan DPR memanggil ketua fraksi di DPR untuk membahas status Akbar sebagai ketua DPR, besok. Slamet Effendi mengungkapkan, sikap Partai Golkar hingga kini tetap sama yaitu mempertahankan ketua umumnya sebagai ketua DPR selama Akbar masih menjadi anggota DPR. “Tidak ada alasan apapun untuk mengganti ketua DPR selama dia masih menjadi anggota DPR. Jika statusnya tidak lagi jadi anggota DPR karena, misalnya perkara pidana, baru ada pembicaraan soal pergantian. Ini ‘kan baru disidangkan sekali,” papar dia. Fungsionaris Partai Golkar ini menolak berandai-andai atau membuat berbagai kemungkinan dan antisipasi jika pimpinan DPR dan pimpinan fraksi membahas status Akbar. Dia juga menolak membicarakan soal calon wakil dari FPG sebagai kandidat ketua DPR, jika Akbar Tandjung dicopot dari kedudukannya. “Selama belum diputuskan oleh pengadilan maka tidak ada pembicaraan ke arah itu,” tegasnya. (Yura Syahrul)