TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas membantah institusinya telah mempolitisasi penangkapan anggota Komisi Pemilihan Umum Mulyana W. Kusumah. Penangkapan dilakukan tanpa rekayasa, dan semata-mata demi melaksanakan tugas KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. "Ini tidak benar, kami hanya berjalan dikoridor hukum, penangkapan ini berdasarkan fakta yuridis yang sudah ditemukan KPK," kata Erry yang didampingi Wakil Ketua KPK Syahruddin Rasul dan Ketua tim penyidik KPK Tumpak H. Panggabean, Senin (11/4) sore di kantor KPK. Ia juga menegaskan penangkapan itu dilakukan setelah melalui serangkaian penyelidikan selama satu bulan. Sebelumnya, KPK telah menerima aneka laporan dan informasi dari berbagai sumber dimasyarakat tentang adanya upaya penyuapan kepada seorang pegawai BPK yang sedang melakukan audit investigatif terhadap KPU. Menurut Tumpak, laporan dugaan korupsi yang melibatkan KPU itu mulai dari pengadaan kotak suara, surat suara, tinta suara, dan mobil. Ia menegaskan, KPK memiliki teknik metode informasi teknologi yang memampukan mereka mendeteksi adanya kasus-kasus korupsi. Sunariah dan Tri Susanti Simangunsong -- Tempo News Room
Berita terkait
Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP
18 jam lalu
BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP
Baca SelengkapnyaSuap demi Predikat WTP dari BPK
1 hari lalu
Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.
Baca SelengkapnyaKolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo
3 hari lalu
Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.
Baca SelengkapnyaSidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK
3 hari lalu
Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.
Baca SelengkapnyaAchsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS
3 hari lalu
Mantan anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku menyewa rumah di Kemang khusus untuk menyimpan uang suap Rp 40 miliar kasus BTS.
Baca SelengkapnyaAuditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo
9 hari lalu
Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaKabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9
9 hari lalu
Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaSaksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban
9 hari lalu
Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaBegini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
18 hari lalu
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
53 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca Selengkapnya
