Erry: KPK Berhak Menjebak Calon Tersangka

Reporter

Editor

Minggu, 10 April 2005 16:41 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi membantah adanya rekayasa dalam penangkapan Mulyana W. Kusumah, anggota Komisi Pemilihan Umum, Jumat lalu. Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, lembaganya sudah memiliki bukti awal yang kuat untuk menangkap kriminolog itu. Erry menjelaskan bahwa komisinya sudah banyak menerima laporan dari berbagai masyarakat, termasuk beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat tentang adanya penyelewengan dana di KPU. "Kami tampung semua laporan yang masuk, dan kemudian kami tindak lanjuti," kata dia ketika dihubungi Tempo, Minggu (10/4).Erry juga membantah tuduhan tentang adanya konspirasi jahat dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menangkap Mulyana. "Konspirasi dalam pengertian apa? Lebih tepatnya kami melakukan kolaborasi," tuturnya.Tentang tuduhan bahwa Mulyana dijebak di hotel tempat dia ditangkap, Erry menyatakan, KPK mengusut tindak pidana Korupsi dan bukan penyuapan. Kendati begitu, ia menambahkan, KPK berhak menjebak, menyadap pembicaraan, dan merekam pembicaraan dari calon tersangka berdasarkan Undang-Undang KPK. "Yang penting sudah ada bukti-bukti awal yang kuat," ia menjelaskan.Ketua KPU Nazarudin Sjamsudin menolak berkomentar ketika dihubungi Tempo. "Saya tidak mau mengeluarkan pernyataan dulu sebelum bertemu dengan Pak Mulya," kata dia. Nazarudin juga tidak mau menjawab, ketika ditanya, apakah dia yang menyuruh Mulyana menyuap anggota BPK tersebut. "Saya tidak akan berkomentar dulu. Saya akan melihat dahulu substansi permasalahannya," kata dia.Erwin Dariyanto

Berita terkait

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

1 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP

Baca Selengkapnya

Suap demi Predikat WTP dari BPK

2 hari lalu

Suap demi Predikat WTP dari BPK

Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.

Baca Selengkapnya

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

3 hari lalu

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

4 hari lalu

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.

Baca Selengkapnya

Achsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS

4 hari lalu

Achsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS

Mantan anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku menyewa rumah di Kemang khusus untuk menyimpan uang suap Rp 40 miliar kasus BTS.

Baca Selengkapnya

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

9 hari lalu

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

10 hari lalu

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

10 hari lalu

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

18 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

53 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya