Aktivitas warga di pemukiman kumuh di tepi rel Petamburan, Jakarta, (2/4). Rencana pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah, tidak menjadikan kehidupan warga miskin menjadi lebih baik. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Cirebon - Pemerintah Kota Cirebon tidak memiliki data keluarga miskin terbaru. Sensus terakhir dilakukan pada 2010. "Untuk melakukan sensus, dibutuhkan dana yang cukup besar," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Statistik Bappeda Kota Cirebon, Ayyub Khan, Senin, 14 Juli 2014.
Berdasarkan data kemiskinan 2010, tercatat 7.732 rumah tangga berstatus mendekati miskin, 9.397 rumah tangga berstatus miskin, dan 774 rumah tangga menyandang predikat sangat miskin. Artinya, ada 17.903 rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin di Kota Cirebon. Adapun daerah yang warganya paling banyak termasuk kategori keluarga sangat miskin yakni Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
Berdasarkan jumlah penduduk, sebanyak 66.536 jiwa penduduk Kota Cirebon berada dalam kategori miskin. Jumlah ini terbagi menjadi 28.763 jiwa berstatus mendekati miskin, 34.940 jiwa berstatus miskin, dan 2.833 jiwa menyandang predikat sangat miskin.
Menurut Ayyu, satu-satunya jalan untuk mengetahui jumlah nyata keluarga miskin yakni melakukan sensus. Namun, karena kebutuhan dana yang cukup besar, sensus penduduk pun menjadi sulit dilakukan. "Sekarang ini tidak ada alokasi anggaran untuk itu di APBD," katanya.
Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, Santi Rahayu, mengatakan mereka juga tidak memiliki data terbaru mengenai jumlah keluarga miskin di Kota Cirebon. "Data yang kami pegang adalah yang dikeluarkan Bappeda Kota Cirebon pada 2010," katanya.
Karena itu, ketika harus mengeluarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM), Dinas Sosial hanya berpatokan pada surat rekomendasi dari rukun tetangga dan rukun warga setempat yang menyatakan pemohon benar-benar termasuk keluarga miskin. "Jadi memang filternya ada di tingkat RT dan RW," ujarnya.
