Ricuh dengan DPR Jaksa Agung Ditegur Presiden

Reporter

Editor

Selasa, 5 April 2005 16:09 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Gara-gara ricuh saat rapat kerja gabungan Komisi II dan III dengan Jaksa Agung pada tanggal 17 Februari lalu, Presiden telah memberikan peringatan kepada Jaksa Agung. Melalui surat presiden yang diterima oleh pimpinan DPR pada Senin (4/4), Presiden menyatakan telah membahas masalah rapat kerja kepada Jaksa Agung dan telah memberikan peringatan agar Jaksa Agung tetap menjaga hubungan kerja yang baik dengan Komisi II dan III DPR RI. "Dalam suratnya, Presiden juga menyatakan bahwa Jaksa Agung telah mengingatkan jajarannya agar mematuhi segala aturan yang berlaku dan memelihara etika dan sopan santun dalam rapat kerja dengan dewan,"ujar Ketua DPR, Agung Laksono, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (5/4). Agung menyatakan apresiatiatif terhadap respon positif yang diberikan Presiden terhadap permintaan DPR. Sebelumnya, DPR mengirim surat pada 22 Februari meminta Presiden melakukan teguran keras kepada Jaksa Agung yang tidak dapat mengendalikan jajarannya dalam rapat kerja gabungan antara Komisi II, III dan Jaksa Agung. Dalam surat tersebut, DPR juga meminta Presiden untuk menugaskan Jaksa Agung menindak dengan tegas aparatnya yang telah melakukan perbuatan yang tidak patut dalam rapat kerja. "Diharapkan hubungan antar lembaga lebih konstruktif, dengan mendahulukan rasionalitas dalam situasi apapun,"kata Agung.Menurutnya, diharapkan DPR dan Jaksa Agung dapat melanjutkan pertemuan kembali membahas masalah kerja antar lembaga setelah masa reses berakhir. Menurut pimpinan Komisi II, Ferry Mursyidan, dan Wakil Ketua Komisi III, Taufiqurrahman, akan membahas lebih lanjut surat Presiden dalam rapat internal Komisi. "Tidak dapat dikatakan saat ini apakah puas atau tidak puas dengan surat presiden, kami perlu membahas lebih lanjut dalam rapat internal Komisi,"kata Taufiq. Yuliawati

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

6 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

6 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

7 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

22 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya