Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Suryamin saat pemaparan data Statistik di Gedung Badan Pusat Statistik, Jakarta, Senin (2/1). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Demokrasi Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan demokrasi Indonesia dalam kategori sedang dengan nilai indeks mencapai 63,68 dari skala 0 sampai 100. “Dengan nilai kebebasan sipil menggembirakan sementara aspek hak-hak politik masih berkategori buruk,” ujar Kepala BPS Suryamin di Jakarta, Jumat, 4 Juli 2014.
Ia menjelaskan kebebasan sipil memperoleh nilai tertinggi yakni sebesar 79, hak-hak politik sebesar 46,25 dan lembaga demokrasi sebesar 72,11. ”Kebebasan sipil dan lembaga demokrasi mengalami peningkatan, sementara hak politik cenderung relatif sama.” (Baca: Lamban Usut Obor Rakyat, Mabes Polri Didemo)
Kategori buruk dalam hak-hak politik terjadi karena masih ada kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi. Kegiatan itu bahkan dilakukan dengan cara-cara merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan kantor pemerintahan.
Sementara itu dari sisi lembaga demokrasi kurang berperannya legislatif menjadikan penilaian stagnan. “Karena kurangnya rekomendasi kepada eksekutif,” tutur Suryamin. Apalagi di segmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Indikatornya termasuk kronis." (Baca: Hadiah Rp 2 Juta buat Pelapor Kecurangan Pilpres)
Sedangkan aspek kebebasan sipil mendapat nilai tertinggi dibanding aspek lain. Hal itu lantaran semakin rendahnya hambatan kebebasan berkumpul, berpendapat, dan kebebasan dari diskriminasi.
Jika dirunut dari 2009, maka indeks demokrasi Indonesia menggambarkan grafik menurun. Dari data yang dipaparkan Kepala BPS Suryamin, indeks demokrasi Indonesia 2009 tercatat 67,3, kemudian 2010 tercatat menurun tajam menjadi 63,17. Pada 2011 indeks kembali naik tipis menjadi 65,48 dan kembali turun cukup tajam menjadi 62,63 di 2012. Pada 2013 angka indeks tersebut kembali naik tipis 63,68.
