TEMPO.CO, Banyuwangi - Kepala Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Banyuwangi Adi Soemarno mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso belum mendaftarkan keluarga miskin sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurut Adi, keluarga miskin yang sebelumnya tak terjangkau sebagai penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) harus didaftarkan oleh pemerintah daerah setempat. "Hingga pertengahan tahun ini belum ada pemerintah daerah yang mendaftarkan keluarga miskin," kata Adi kepada Tempo, Rabu, 2 Juli 2014.
Sementara itu, jumlah pendaftar JKN dari jalur mandiri di Kabupaten Banyuwangi hingga akhir Juni baru 5.400 orang. Padaha 55 persen dari total penduduk 1.568.898 jiwa di Banyuwangi harus masuk JKN jalur mandiri hingga 2019.
BPJS Banyuwangi saat ini juga melayani 70 ribu peserta PNS dan 552.737 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Peserta PBI sebelumnya adalah penerima Jamkesmas. (Baca: Puluhan Pasien BPJS Belum Ditangani RS Hasan Sadikin)
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Wiji Letariono membenarkan informasi bahwa 59 ribu keluarga miskin belum didaftarkan sebagai peserta JKN. Hingga akhir 2014, keluarga miskin tersebut masih dilayani dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM). "Kami anggarkan Rp 3 miliar di awal 2014 untuk SPM," katanya.
Menurut dia, jumlah keluarga miskin di daerahnya mencapai 611 ribu. Sebanyak 522 ribu di antaranya telah dilayani Jamkesmas dan 30 ribu mendapat Jaminan Kesehatan Daerah.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum mendaftarkan keluarga miskin tersebut karena masih melakukan pendataan ulang. Pendataan tersebut dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan yang bekerja sejak Februari lalu. (Baca juga:Utang Jamkesmas Rp 2,9 T, Menkes Salahkan Kemenkeu)
