TEMPO Interaktif, Jakarta: Koordinator Panitia Kerja Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Witoro, menyatakan program pipanisasi tidak cukup untuk mengatasi masalah rawan pangan di Nusa Tenggara Timur. "Mestinya pemerintah mengembangkan produksi pangan yang cocok dengan musim dan kultur setempat," katanya kepada Tempo melalui telepon, Sabtu (2/4).Masalah rawan pangan di NTT ini, menurutnya terjadi karena kebijakan pangan pemerintah tidak sesuai dengan sumber daya setempat. Menurutnya budidaya beras yang membutuhkan banyak air tidak sesuai dengan kondisi geografis NTT. "Beras dijadikan komoditas pangan utama di sana, sedangkan budidaya pangan alternatif seperti jagung dan umbi-umbian tidak pernah didukung. Akibatnya masyarakat di sana menjadi terlalu tergantung dengan beras," kata dia. Selain itu Witoro juga melihat produksi beras tidak cukup untuk persediaan, sebab sebagian besar hasil panen dijual. "Untuk mereka yang memiliki lahan pertanian lebih dari 0,2 hektare masih bisa aman, tapi bagi buruh tani yang tidak punya lahan akan kesulitan saat ada guncangan kekeringan atau masalah ekonomi karena mereka tidak punya cadangan pangan sendiri," ujarnya.Ia juga mengingatkan masalah rawan pangan ini tidak hanya mengancam NTT. Data dari IMDB menunjukkan 33 persen kabupaten di Indonesia berada dalam bahaya rawan pangan dan mengkonsumsi pangan di bawah standar gizi.Saat ini Witoro berpendapat bantuan pangan harus segera diberikan untuk NTT, namun tetap harus mewaspadai adanya pihak-pihak yang berusaha mempolitisasi isu rawan pangan ini. "Kita amati isu rawan pangan ini sering sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan dari bantuan beras dan yang ingin membuka kembali impor beras yang saat ini sudah dilarang," kata dia.Oktamandjaya Wiguna