Ketua MK Tak Mau Komentar Soal Vonis Akil  

Reporter

Editor

Febriyan

Selasa, 1 Juli 2014 15:17 WIB

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva. ANTARA FOTO/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva enggan mengomentari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang memvonis mantan rekan kerjanya, Akil Mochtar, penjara seumur hidup. Namun dia mengakui kasus ini memukul wibawa Mahkamah di mata masyarakat. “Karena masih dalam proses, saya tidak ingin mengomentari. Kan masih ada proses banding,” kata Hamdan di kantornya, Jakarta, Selasa, 1 Juli 2014.

Kemarin majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bekas kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Akil dituduh terlibat kasus suap pengurusan 15 sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Ia dinilai bersalah melanggar Pasal 12c Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 6 ayat 2.

Menurut Hamdan, mencuatnya kasus Akil merupakan pukulan berat bagi Mahkamah. Kepercayaan masyarakat terhadap independensi hakim turun sejak kasus suap sengketa pemilihan umum kepala daerah yang menjerat Akil Mochtar mencuat.

Namun Hamdan menolak berkomentar, apakah vonis ini bisa meningkatkan martabat Mahkamah. Ia beralasan, tidak mau mencampuri proses hukum yang masih berjalan. “Secara umum saya tidak boleh mengomentari proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

REZA ADITYA




Berita Lainnya :




Donasi untuk Jokowi-JK Hampir Rp 100 Miliar
Misi Berbelok, ISIS Tak Akur dengan Al-Qaeda
Kolom Piala Dunia: Kuncinya, Matikan Messi
Kolom Piala Dunia: Dalam Nama Tuhan
Sultan: Pertemuan dengan Prabowo Hanya Silaturahmi

Berita terkait

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

18 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

1 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

1 hari lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

1 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

1 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

1 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

1 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

2 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

2 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

2 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya