Pro-Kontra Reklamasi Teluk Benoa Bali Terus Berlanjut

Reporter

Selasa, 17 Juni 2014 16:41 WIB

Pemandangan jalan tol Benoa-Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua difoto dari udara di Perairan Teluk Benoa, Nusa Dua, Bali, (19/9). Jalan bebas hambatan sepanjang 12,1 Km ini merupakan jalan tol pertama yang dibangun di atas laut. ANTARAFOTO/Satya Bati

TEMPO.CO, Denpasar - Ribuan orang yang menolak rencana reklamasi Teluk Benoa di Nusa Dua, Bali, Selasa, 17 Juni 2014, mendatangi kantor Gubernur Bali di kawasan Renon, Denpasar. Aksi ini dipicu oleh keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Perpres Nomor 45 tahun 2011 yang mengatur kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan).

Perubahan itu membuat status Teluk Benoa yang sebelumnya termasuk kawasan konservasi menjadi zona penyangga konservasi, sehingga bisa dieksploitasi. “Ini jelas pesanan investor untuk memuluskan reklamasi,” kata aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Wayan Gendo Suardana.

Reklamasi di Teluk Benoa akan memperluas kawasan Tanjung Benoa hingga 700 hektare. Reklamasi akan dilaksanakan oleh PT Tirta Wahana Bahari Internasional (TWBI), perusahaan milik konglomerat Tommy Winata. Padahal, menurut studi kelayakan yang dilakukan oleh tim dari Universitas Udayana, Denpasar, reklamasi tidak layak dilakukan. (Baca:Orang Bali di Luar Negeri Tolak Reklamasi di Benoa)

Walhi yang didukung sejumlah elemen masyarakat Bali yang tergabung dalam aliansi ForBALI khawatir, reklamasi akan menyebabkan meluasnya abrasi di perairan selatan Bali. Sebab, bila reklamasi tetap dilakukan, akan terjadi perubahan pola arus dan gelombang.

Dalam pernyatan mereka, massa penentang reklamasi meminta perpres itu dicabut dan Gubernur Bali tidak ikut-ikutan mendukung reklamasi tersebut. Apalagi audiensi perihal rencana reklamasi dilakukan secara tertutup tanpa mengundang mereka dan elemen masyarakat lain.

Seusai aksi yang dilakukan oleh kelompok penentang, puluhan orang yang menamakan diri Forum Bali Harmoni juga mendatangi kantor Gubernur Bali.(Baca: Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Warga Bali Cap Jempol Darah)

Dengan kawalan ketat polisi, mereka menggelar orasi untuk mendukung sikap Gubernur Bali yang menjadi penyokong reklamasi. “Kami senang Perpres (Nomor 51 Tahun 2014) diterbitkan, maju terus Bapak Pastika,” kata Wayan Ranten, salah seorang koordinator aksi.

Mereka menilai reklamasi Teluk Benoa akan menguntungkan bagi masa depan pariwisata Bali karena memunculkan obyek wisata baru bagi Bali.




ROFIQI HASAN

Terpopuler:
Olga Dikabarkan Mengidap Kanker Stadium 4
Suap Akil, Wali Kota Palembang dan Istri Tersangka
Penculikan Aktivis, Prabowo Masih Berutang
Guru Besar UGM Tersangka Korupsi Penjualan Lahan




Berita terkait

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

10 September 2019

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim proyek penataan kawasan atau reklamasi Pelabuhan Benoa sudah berjalan sesuai koridor.

Baca Selengkapnya

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

14 Juni 2019

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan alasannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ratusan bangunan di area Pantai Maju (Pulau D) proyek reklamasi

Baca Selengkapnya

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

13 Juni 2019

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

Ruko-ruko di Pulau D atau Pantai Maju di wilayah pulau reklamasi tampak sepi aktivitas.

Baca Selengkapnya

Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

27 Februari 2019

Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

Kadin Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto mengatakan telah mengoreksi konstruksi jembatan ke pulau reklamasi.

Baca Selengkapnya

Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

11 Desember 2018

Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

Staf Khusus Menteri PUPR, Firdaus Ali, mengklaim groundbreaking National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut mulai tahun 2020.

Baca Selengkapnya

3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

24 November 2018

3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

Anies Baswedan akan mengumumkan nama baru dari tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

24 November 2018

Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

Gubernur Anies Baswedan menugaskan Jakarta Propertindo mengelola tiga pulau meski belum ada Perda Reklamasi Teluk Jakarta.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

3 Oktober 2018

DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan ada 2 poin perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta soal revisi raperda reklamasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

2 Oktober 2018

DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

Ada dua raperda yaitu zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil (RZWP3K, serta raperda kawasan pantura.

Baca Selengkapnya

Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

29 September 2018

Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

Ketua TGUPP jelaskan hasil kajian akan berikan kisi-kisi ilmiah tentang masa depan pulau-pulau reklamasi yang terlanjur ada.

Baca Selengkapnya