TEMPO.CO, Semarang - Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah melaporkan kasus dugaan suap pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap itu dilakukan setelah mereka menemukan bukti penyerahan buku tabungan dan kartu penarikan uang sebagai jaminan suap pengangkatan.
"Saya sudah adukan ke KPK sekaligus memberikan bukti foto kopi tabungan berisi uang sebagai jaminan pengangkatan," kata perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah, Ahmad Zahid, Kamis, 12 Juni 2014.
Menurut Zahid, aduan dilakukan ke Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat saat berkunjung ke Semarang beberapa waktu lalu. Aduan yang disertai bukti titipan buku tabungan ke oknum Badan Kepegawaian Nasional itu sebagai bukti adanya gratifikasi dan suap dalam proses pengangkatan tenaga honor K2 mejadi pegawai negeri sipil.
"Foto kopi buku tabungan itu berisi uang senilai Rp 32 juta," ujar Zahid.
Ia menduga penitipan buku tabungan dari tenaga honorer ke pegawai BKN itu sebagai modus baru menghindai aliran dana transaksi suap. Langkah Ombudsman Jateng mengadu ke komisi antirasuah itu sebagai kelanjutan pengawasan proses pengangkatan tenaga honorer di daerah yang dinilai banyak masalah.
Keyakinan adanya suap dan permainan dalam pengangkatan itu juga dibuktikan dengan sikap Kabupaten Jepara dan Pati yang telah menutup diri terhadap pengawasan Ombudsman Jateng. Padahal, menurut Zahid, kehadiran lembaganya ke daerah itu sebagai pengawasan dan mencari solusi.
"Kami datang bukan menakut-nakuti atau mencari masalah. Kalau mereka daerah masih membiarkan adanya pelanggaran, ya risiko sendiri," tuturnya.
Upaya peringatan agar menghindari kecurangan dalam pengangkatan tenaga honorer K2 itu sebelumnya sudah disampaikan Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah. Saat itu BKD Jateng merasa khawatir atas pengangkatan tenaga honorer di daerah yang rawan dimanipulasi.
"Kami mengimbau agar BKD di kabupaten dan kota melakukan verifikasi faktual tenaga honorer yang telah lolos ujian untuk membuktikan pengangkatan secara benar," kata Kepala BKD Jawa Tengah Suko Mardiono.
Kerawanan pengangkatan tenaga honorer itu terjadi karena lemahnya kontrol di daerah, sedangkan pemerintah daerah langsung mengirimkan data tenaga honorer ke pusat. "Berkas rawan dimanipulasi di daerah, termasuk SK pengangkatan tak sesuai dengan fakta pengabdian," kata Suko.
Suko sebelumnya juga merekomendasi BKD agar melibatkan Ombudsman Jateng melakukan verifikasi faktual. Langkah itu untuk menghindari adanya kecurangan dan praktek jual-beli pengangkatan.
