TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Nurul Arifin, meragukan keaslian dokumen pemecatan Prabowo dari dinas militer. Dia menuding kasus ini sengaja diembuskan oleh orang-orang yang hendak menjatuhkan citra Prabowo di mata masyarakat. “Keotentikannya patut diragukan,” ujarnya ketika dihubungi, Ahad, 8 Juni 2014.
Risalah rekomendasi pemecatan Prabowo mulai beredar di dunia maya. Surat itu menyebut sepuluh pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan Dewan Kehormatan Perwira, umumnya terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur, seperti pengabaian sistem operasi, hirarki, dan disiplin hukum di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Dokumen itu ditandatangani Ketua DKP Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo, yang ketika itu menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Enam angggota DPK yang ikut menandatangani adalah Letnan Jenderal TNI Djamari Chaniago, Letjen Fachrul Razi, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar, Letjen Arie J. Kumaat, dan Letjen Susilo Bambang Yudhoyono.
Surat bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP itu juga menegaskan kesalahan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis. Dalam keterangannya kepada DKP, Komandan Grup-4 Satgas Merpati dan Satgas Mawar yang dipimpin Kolonel Infantri Chairawan mengakui operasi itu merupakan perintah langsung dari Prabowo---saat itu menjabat Pangkostrad TNI Angkatan Darat dengan pangkat letnan jenderal--yang pelaksanaannya selalu dilaporkan.
Menurut Nurul Arifin, keaslian surat itu patut diragukan lantaran tidak dibuat menggunakan kop surat resmi. Lagi pula, dokumen TNI yang bersifat rahasia itu mustahil disebarluaskan kepada masyarakat. Dia mengaku tidak akan memperpanjang masalah itu. “Tapi kalau terus blunder, kami meminta aparat penegak hukum mengusut penyebar dokumen tersebut,” ujarnya.
