TEMPO Interaktif, Jakarta:Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yutaka Iimura menyatakan, negerinya merencanakan untuk membantu pengamanan Selat Malaka. Caranya, dengan menyumbangkan kapal patroli. Tapi karena konstitusi Jepang melarang pemberian bantuan militer kepada negara lain, maka bantuan tersebut tidak diberikan lewat instansi militer."Mungkin untuk polisi atau instansi sipil lainnya," kata Duta Besar Iimura dalam jamuan makan siang dengan sejumlah pimpinan redaksi media di Jakarta Rabu lalu. Menurut Iimura, banyaknya kapal serta jenisnya, belum dapat dipastikan karena akan menunggu hasil pengkajian tim teknis yang akan datang ke Jakarta bulan Mei mendatang. "Bulan April nanti Duta Besar Shirota akan datang ke Jakarta untuk membicarakan soal ini dengan pemerintah Indonesia," kata Iimura. Shirota merupakan utusan khusus Pemerintah Jepang untuk urusan pembajakan dan kontraterorisme.Menurut Iimura, "rencana bantuan kapal patroli ini sudah direncanakan sebelum peristiwa perompakan di Selat Malaka yang masih terjadi sekarang ini," kata Iimura. Dan kali ini korbannya adalah kapal tongkang berbendera Jepang Kuroshio I. Atas perompakan ini, Duta Besar Iimura mengaku sudah menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla dan bertemu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Widodo AS untuk melakukan koordinasi penyelamatan awak kapal. "Saya merasa senang dan puas mendapatkan kerjasama yang baik dari pemerintah Indonesia," katanya. Bambang Harymurti