Peneliti Indonesia Beda Pendapat Ihwal Vaksin MERS  

Reporter

Editor

Anton William

Jumat, 16 Mei 2014 05:33 WIB

Pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) mengkuti sosialisasi pencegahan pengendalian penyakit MERS-CoV di Medan, Sumut (9/5). Sosialisasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumut guna memberikan informasi kepada pengurus KBIH dan agen perjalanan tentang cara pencegahan dan pembekalan penanggulangan MERS-Cov. ANTARA /Irsan Mulyadi

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia berbeda pendapat ihwal pembuatan vaksin untuk melawan virus Middle East respiratory syndrome (MERS). Persoalan kewenangan pembuatan vaksin mengganjal riset penawar virus itu.

Peneliti dari Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Institut Pertanian Bogor, Djoko Pamungkas, mengatakan tak melakukan penelitian vaksin MERS. Musababnya, dia memaparkan, IPB tidak diikutsertakan dalam pencarian antivirus ini. "Tidak ada kewenangan IPB untuk membuat vaksin," ujarnya saat dihubungi, Kamis, 15 Mei 2014.

Menurut dia, meski memiliki laboratorium penelitian virus, IPB hanya melakukan penelitian untuk penyakit hewan. Virus MERS sendiri, ujar dia, melibatkan manusia sebagai subjek penelitian. Dia menunjuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang mencari penangkal virus MERS.

Pendapat berbeda disampaikan peneliti dari Pusat Penyakit Tropis Universitas Airlangga, Surabaya, Chairul Anwar Nidom. Dia mengatakan institusinya memang tak dilibatkan dalam pembuatan vaksin MERS. Namun, dia melanjutkan, hal itu bukan menjadi alasan untuk tidak meneliti antivirus untuk penyakit yang sedang berjangkit di banyak negara di dunia. Peneliti dari Universitas Airlangga, kata dia, tetap menggunakan keahlian mereka dalam memproduksi vaksin. "Dilibatkan atau tidak, kami tetap akan memproduksi vaksin," tuturnya.

Menurut Nidom, pemerintah harus serius menghadapi penyebaran MERS. Dia mengingatkan, selama ini, pemerintah kerap gagal mengatasi penyakit yang menjadikan hewan sebagai perantara. Karena itu, ujar dia, pemerintah dan peneliti harus menyiapkan vaksin sebelum virus MERS masuk dan berkembang di Indonesia.

Balitbangkes, yang menjadi laboratorium rujukan penelitian MERS di Indonesia, hingga kini belum menemukan vaksin MERS. Menurut Kepala Balitbangkes Tjandra Yoga Aditama, pencarian antivirus MERS membutuhkan waktu panjang. Dia mencontohkan antivirus severe acute respiratory syndrome (SARS) yang tak kunjung ditemukan, meski pernah mewabah sejak awal 2000-an. (Baca: WHO: MERS Masih Dapat Dicegah)

MONIKA PUSPASARI


Berita Pilihan
Setelah Sutan Tersangka, KPK Incar Anggota DPR Lain
Ulama PPP: Prabowo-Hatta Tak Menjual di NU
Pastikan Koalisi, Aburizal Temui Mega Hari Ini
SBY Nilai Pemilu Ideal Terdiri dari Tiga Capres
Plinplan, Anak Syarief Hasan Dimarahi Hakim

Berita terkait

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

1 hari lalu

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

Jamaah Haji 2024 wajib menerima 3 vaksin, namun khusus jamaah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada penambahan vaksin polio.

Baca Selengkapnya

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

4 hari lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

9 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

12 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

14 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

18 hari lalu

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.

Baca Selengkapnya

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

18 hari lalu

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.

Baca Selengkapnya

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

28 hari lalu

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

Kementerian Kesehatan mencatat hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemui di Pos Kesehatan Mudik Idulfitri 1445 H/2024 M.

Baca Selengkapnya

3 Kunci Penanganan Penyakit Ginjal Kronis Menurut Wamenkes

45 hari lalu

3 Kunci Penanganan Penyakit Ginjal Kronis Menurut Wamenkes

Wamenkes mengatakan perlunya fokus dalam tiga langkah penanganan penyakit ginjal kronis. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

46 hari lalu

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

Banyak rumah sakit penuh sehingga pasien tidak tertampung. Masyarakat miskin kesulitan akses pelayanan kesehatan.

Baca Selengkapnya