Menjelang Lengser, DPR Belum Rampungkan106 RUU

Reporter

Senin, 12 Mei 2014 11:58 WIB

Anggota dewan tengah asik bermain permainan di telepon selulernya saat berlangsungnya pengesahan RUU Tentang Desa menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, (18/12). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta -- Masa tugas Dewan Perwakilan Rakyat 2009-2014 akan selesai akhir September 2014 ini. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung mengatakan akan melanjutkan fungsi legislasi atau pembahasan rancangan undang-undang. "Sebanyak 106 RUU memasuki pembicaraan tingkat I, yaitu 33 prioritas dan 73 RUU kumulatif terbuka," kata Pramono di Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan IV, Senin, 12 Mei 2014.

Pramono mengatakan rancangan undang-undang prioritas yang ditangani komisi-komisi, seperti RUU Perjanjian Nasional, RUU Pilkada, RUU Pertanahan, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU Hukum Acara Pidana. Selain itu, ada rancangan yang masuk skala prioritas, seperti RUU Peternakan, RUU Jalan, RUU Jaminan Produk Halal, RUU Keperawatan, dan lain-lain. (Baca:Wajah Baru Dominasi Fraksi Demokrat di DPR)

Sedangkan RUU yang ditangani panitia khusus, kata Pramono, antara lain RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU Pemda, dan RUU Tabungan Pemerintah Rakyat. "Khusus perlindungan TKI di luar negeri, Dewan mengkehendaki agar amandemen UU No 39 Tahun 2004 memperbaiki sistem rekrutmen dan memperketat pengawasan kasus hukum yang menimpa TKI," kata Pramono.

Sedangkan Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka yang dimaksud adalah tentang pembentukan otonom baru sebanyak 65 dan 4 RUU terkait pengesahan perjanjian internasional. Pramono mengatakan ada empat RUU Daerah Otonom yang segera tuntas menjadi wilayah baru, yakni Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kota Raha, dan Kabupaten Muna Barat di Sulawesi Tenggara. (Baca:Kakak dan Adik Hatta Rajasa Akan Jadi Anggota DPR)
Meskipun masih mempunyai 106 tanggungan, Pramono menuturkan, fokus masa persidangan kali ini fokus membahas Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015. "Kemudian baru melanjutkan pembahasan penyelesaian RUU-RUU prioritas," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Rapat pembukaan masa sidang pertama setelah pemilihan legislatif dihadiri oleh 324 anggota Dewan. Rapat baru dimulai pukul 10.55, terlambat hampir satu jam. Komposisi anggota yang hadir adalah 80 dari 148 anggota Fraksi Demokrat, 50 dari 106 anggota Fraksi Golkar, 67 dari 94 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 35 dari 57 dari Fraksi PKS, 32 dari 46 Fraksi PAN, 21 dari 38 anggota Fraksi PPP, 14 dari 28 anggota Fraksi PKB, 15 dari 26 anggota Fraksi Gerindra dan ada 10 dari 17 anggota Fraksi Hanura.

SUNDARI


Terpopuler:
Taman Bungkul Rusak, Risma Akan Gugat Walls
Banjir Protes, Menteri Kominfo Buka Blokir Vimeo
Hindari Impor, Jokowi Pasok Beras DKI dari Sulsel











Advertising
Advertising




























Berita terkait

Kala Nadiem Rapat di DPR dan Dikirimi Surat Terbuka dari BEM UNS terkait UKT Mahal

35 menit lalu

Kala Nadiem Rapat di DPR dan Dikirimi Surat Terbuka dari BEM UNS terkait UKT Mahal

Nadiem mengatakan, prinsip dasar UKT harus mengedepankan azas keadilan dan inklusifitas. Menurutnya, keadilan itu dihadirkan dalam UKT berjenjang.

Baca Selengkapnya

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

2 jam lalu

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

Rencana revisi UU TNI menuai sorotan publik, karena bukan semata masalah perpanjangan usia pensiun.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Pejabat Kemendikbud yang Sebut Pendidikan Tinggi Kebutuhan Tersier

2 jam lalu

Anggota DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Pejabat Kemendikbud yang Sebut Pendidikan Tinggi Kebutuhan Tersier

Anggota Komisi X DPR menyoroti absennya pejabat Kemendikbud yang menyebut pendidikan tinggi merupakan tertiary education.

Baca Selengkapnya

Usai Dipanggil DPR, Nadiem Ogah Jawab Media Soal Kenaikan UKT di PTN: Mohon Maaf

4 jam lalu

Usai Dipanggil DPR, Nadiem Ogah Jawab Media Soal Kenaikan UKT di PTN: Mohon Maaf

Nadiem hanya memohon maaf dan mengatakan semua pertanyaan media perihal UKT mahal akan dijawab oleh Dirjen Dikti, Abdul Haris.

Baca Selengkapnya

5 Catatan KontraS Soal Revisi UU Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang hingga Minim Urgensi

4 jam lalu

5 Catatan KontraS Soal Revisi UU Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang hingga Minim Urgensi

Berdasarkan draft revisi UU Kepolisian yang mereka terima, KontraS memberikan lima poin catatan mengenai revisi UU ini.

Baca Selengkapnya

Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

7 jam lalu

Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

Setidaknya ada lima rencana revisi undang-undang yang bakal direvisi DPR.

Baca Selengkapnya

Berpotensi Disahkan DPR, CALS Buka Peluang Gugat Pengesahan Revisi UU MK

7 jam lalu

Berpotensi Disahkan DPR, CALS Buka Peluang Gugat Pengesahan Revisi UU MK

CALS menyatakan revisi UU MK tersebut sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945

11 jam lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan amandemen diperlukan untuk mengkaji kembali sistem ketatanegaraan dan demokrasi negara.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

20 jam lalu

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

20 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR membatalkan pembahasan revisi UU TNI. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya